"Tolong berikan solusi, jangan asal usir , itu melanggar HAM. Silahkan usir tapi carikan tempat untuk kami tinggal," tuturnya.

Sementara istri Siagian, Imelda (55) mengatakan, kasus penutupan pagar rumahnya dengan seng telah membuatnya stres sekarang ditambah dengan pengusiran oleh warga.

Dia menambahkan, selepas muncul spanduk penolakan warga itu menjadi takut akan diteror dan diusir warga.

"Kami bukan kriminal, kami meminta perlindungan dari pemerintah dan aparat," paparnya.

Duduk Perkara Kasus

Konflik antara Siagian dengan warga RT 7 RW 1 Bendan Ngisor dimulai  dari konflik soal tanah antara Sri Rejeki dengan Siagian yang sudah berlangsung sejak tahun 2015 lalu.

Sri Rejeki merupakan pelapor yang mengklaim memiliki hak tanah yang ditempati Siagian yakni tanah seluas 80 meter persegi yang berada di pinggiran DAS Kali Tuk.

Konflik ini semakin meruncing pada tahun 2024, Siagian dilaporkan ke Polrestabes Semarang terkait penyerobotan tanah oleh Sri Rejeki.

Pada salinan keputusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 17 Juli 2025, Siagian divonis bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin sehingga dikenakan hukuman pidana penjara selama tiga bulan.

Namun, hakim memutuskan pula  Siagian tidak perlu menjalani putusan pidana itu kecuali melanggar masa percobaan selama 6 bulan.

"Saya mengajukan banding atas putusan itu pada 23 Juli 2025," terang Siagian.

Dia mengajukan banding karena  merasa membeli tanah itu dari Zaenal Chodirin atau kakak kandung dari Sri Rejeki pada 1 Juli 2011.

Pembelian dilakukan secara mencicil tanpa akta jual beli hanya ada bukti coretan tangan dari Zaenal Chodirin. Zaenal sendiri telah meninggal dunia pada tahun 2022.

"Tanah dicicil dua kali, pertama Rp1 juta kedua Rp10 juta," ungkap Siagian.