TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinperpusar) Kabupaten Demak terus mendorong percepatan akreditasi perpustakaan di tingkat sekolah dasar hingga menengah pertama.

Namun, hingga pertengahan 2025, progresnya dinilai masih rendah, khususnya pada jenjang SD dan SMP, jika dibandingkan dengan SMA yang lebih proaktif.

Ketua Tim Layanan Perpustakaan Dinperpusar Demak, Parmono, menyebut tantangan utama datang dari rendahnya kesadaran sekolah akan pentingnya akreditasi perpustakaan.

“Untuk jenjang SD dan SMP, hampir bisa dikatakan belum ada yang mengajukan akreditasi secara mandiri. Kami sudah melakukan sosialisasi dan pembinaan, tapi respons dari sekolah masih rendah,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).

Menurut Parmono, sebagian besar kepala sekolah belum menganggap akreditasi perpustakaan sebagai prioritas, padahal menjadi salah satu instrumen penting dalam penilaian akreditasi sekolah secara keseluruhan.

“Selama ini, akreditasi sekolah hanya melihat fisik perpustakaannya. Padahal akreditasi perpustakaan itu menyeluruh, dari layanan, koleksi, tenaga perpustakaan, hingga sistem pengelolaannya. Itu yang sering luput dari perhatian,” jelasnya.

Parmono juga menyoroti minimnya koleksi buku pengetahuan umum di perpustakaan SD dan SMP. Ia mengatakan, banyak sekolah hanya mengalokasikan anggaran pembelian buku untuk buku paket pelajaran.

“Padahal perpustakaan seharusnya menyediakan buku-buku pengetahuan umum, literatur bacaan, dan referensi lain yang menunjang pengembangan wawasan siswa,” tambahnya.

Faktor lain yang menghambat adalah keterbatasan ruang. Banyak gedung perpustakaan yang justru dialihfungsikan menjadi ruang kelas karena keterbatasan fasilitas.

Sementara itu, untuk tingkat SMA, perkembangan akreditasi jauh lebih baik. Menurut Parmono, banyak SMA negeri sudah memiliki komitmen kuat untuk mengikuti proses akreditasi.

“SMA itu lebih punya ‘gengsi’. Kepala sekolahnya ingin perpustakaannya bagus dan diakui, jadi lebih mudah diarahkan,” tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak, Sutarto, membenarkan bahwa kesadaran sekolah terhadap akreditasi perpustakaan di jenjang SD dan SMP memang masih perlu ditingkatkan.

“Kami akan berkoordinasi lebih intens dengan Dinperpusar. Ke depan, akreditasi perpustakaan akan kami kaitkan dengan indikator penilaian kinerja kepala sekolah, supaya ada dorongan lebih kuat,” kata Sutarto.

Meski menghadapi berbagai kendala, Parmono menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. Sosialisasi dan pembinaan terus dilakukan, meski hasilnya masih terbatas.

“Di 2024 kami membina 26 sekolah, tapi hanya tiga yang siap mengajukan akreditasi. Tahun ini rencananya kami lanjutkan, tapi sejauh ini belum ada tindak lanjut dari sekolah-sekolah tersebut,” ujarnya.

Pihaknya kini tengah menyiapkan strategi baru, yakni menyaring sekolah yang dinilai siap, lalu merekomendasikannya ke Dinas Pendidikan.

“Kami tetap komitmen jalankan pembinaan. Tapi perlu dukungan dari semua pihak, terutama sekolah dan dinas pendidikan, agar program ini bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.(afn)