TRIBUNJATENG.COM,BREBES -- Sebanyak 2.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Brebes resmi keluar data kemiskinan dan tidak lagi menerima bantuan sosial.

Hal itu ditandai dengan seremonial Sukses Brebes Beres di Gedung Serbaguna Islamic Center Kabupaten Brebes, Kamis (14/8/2025).

Kegiatan itu dihadiri langsung Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priono, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, dan pejabat lainnya. 

Graduasi merupakan program dari Kementerian Sosial mewisuda dan  meluluskan warga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). 

2.000 KPM telah ini  dinyatakan lulus karena kondisi sosial ekonomi  para warga tersebut sudah meningkat dan dianggap mampu.

Setia Puji satu di antara peserta Graduasi mengatakan , menerima bantuan sosial dari 2020-2025. Dirinya Sempat tak memiliki penghasilan usai pulang kampung dari ibu kota. 

Namun ia bertekad jualan bakso keliling. Kini usaha mereka lancar dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga. 

"Bantuan yang diberikan kemarin sangat meringankan beban kami. Tapi motivasi saya bisa mandiri. Kini ekonomi kami lebih mampu," ujarnya. 

Sementara itu Wamensos, Agus Jabo Priono mengatakan sebelumnya graduasi telah dilaksanakan di Malang dan Yogyakarta. Namun untuk kali ini graduasi di Brebes terbanyak  Se Indonesia.

"Brebes ini peserta graduasinya terbanyak se-Indonesia. Kami sampaikan hormat pada Pak Gubernur, Bupati dan juga pendamping PKH," ujarnya.

Agus, menuturkan capaian graduasi kemiskinan tertinggi di Indonesia  bukannya tanpa sebab. 

Menurutnya, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi telah mulai bekerja menurunkan kemiskinan saat sebelum dilantik oleh presiden.

"Pak Gubernur ini sebelum dilantik, sudah dua kali datang ke kantor Kemensos yang tujuannya mengajak sinergi antara Kemensos dan Pemprov Jateng dalam rangka pengentasan kemiskinan," tuturnya.

Ia menjelaskan, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas program pemerintah. 

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pada tahun 2026 persentase kemiskinan ekstrem di Indonesia harus 0 persen.