Sementara  jumlah keseluruhan warga miskin di Indonesia di bawah angka 5 persen pada 2029.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, terentaskannya 2.000 KPM dari bansos merupakan  tanda  semua elemen bekerja. Tidak hanya pemerintah, pihak swasta dan masyarakat juga memiliki peran.

Menurut Luthfi saat ini penurunan kemiskinan di Jateng cukup signifikan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, atau mengalami penurunan  0,10 persen poin dibanding September 2024 yang mencapai 9,58 persen.

"Upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dari satu sektor saja, tapi juga butuh keterlibatan banyak pihak," ujarnya.

Lanjutnya warga miskin penerima bansos mesti dipastikan memiliki pekerjaan melalui peningkatan ketrampilan. 

Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dikerahkan untuk menanganinya. 

Termasuk juga  tempat tinggalnya tergolong Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), maka dinas terkait perlu melakukan perbaikan. 

Begitu juga dengan anak-anak mereka juga mesti dipastikan mendapatkan jaminan pendidikan. 

"Output pembangunan wilayah itu adalah kesejahteraan masyarakat. Namun untuk melakukanya, harus kolaborasi. Kita keroyok bareng-bareng," ujarnya.(rtp)

Baca juga: Bupati Syamsul Tancap Gas Dorong Percepatan Status Kawasan Industri di Cilacap

Baca juga: Peringatan Hari Pramuka ke-64, Bupati Wonosobo Tekankan Ketahanan dan Karakter

Baca juga: Ketua DPRD Munir : Kerja DPRD Kabupaten Pekalongan Sudah Baik, Tapi Masih Harus Lebih Baik Lagi