Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan Gedung DPRD Pati, Senin (18/8/2025) petang.

Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati.

Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus lalu.

Koorinator Posko, Hanif, menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus.

Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Itu hak mereka. Hanya saja, dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

“Kalau ada aksi lagi, bukan dikoordinasikan oleh aliansi kami yang kemarin menginisiasi aksi demo 13 agustus. Kami sudah ada kesepakatan, fokus kami sekarang mengawal Pansus hak angket,” jelas Hanif.

Dia menambahkan, namun pihak Aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sudewo.

“Nanti rencananya ada posko lagi yang didirikan untuk pengawalan kasus Sudewo di KPK. Akan ada yang berangkat ke Jakarta, tapi waktunya kapan masih kami diskusikan lagi,” tandas dia. (mzk)