Bupati Banyumas: Investor Pengelolaan Baturraden Masih Tahap Feasibility Study

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Rencana kerja sama pengelolaan Lokawisata Baturraden antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas dan pihak ketiga, yaitu PT. Taman Safari Indonesia kini memasuki tahap kajian kelayakan atau feasibility study.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mengatakan, salah satu calon investor yang menunjukkan ketertarikan adalah PT Taman Safari Indonesia. 

Namun, kerja sama ini belum sampai pada tahap keputusan final karena hasil kajian dari pihak investor masih ditunggu.

"Kali ini baru Safari, dan mudah-mudahan clear.

Yang penting ada yang minat Baturraden. 

Saat ini masih dalam feasibility study," ujar Sadewo, kepada Tribunbanyumas.com. Kamis (6/11/2025).

Baca juga: Wamendikti Tekankan Pentingnya Sinergi Vokasi dan Pemda Dorong Inovasi Berkelanjutan

Menurutnya, langkah menggandeng investor menjadi strategi Pemkab mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat kecil.

"Saya mengadopsi Solo zamannya Gibran. Dulu PAD-nya di bawah Rp500 juta, sekarang setor ke Pemkot Solo Rp2 miliar," kata Sadewo.

Taman Safari telah melakukan survei langsung ke lokasi sekitar sebulan lalu. 

Investor juga telah meminta sejumlah data pendukung seperti analisis dampak lalu lintas (andalalin), tata ruang, hingga aturan terkait kontribusi PAD.

Selain itu, tim investor telah mengakses data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyumas untuk melihat rincian pendapatan dan pengeluaran pengelolaan Baturraden.

Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Dinporabudpar) Banyumas, Wahyudiono mengatakan selama ini Lokawisata Baturraden yang dikelola dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mencatat pendapatan sekitar Rp6–7 miliar per tahun. 

Angka itu sempat mencapai Rp12 miliar sebelum pandemi, saat pengelolaan masih dilakukan langsung oleh Pemkab.

Pemkab Banyumas terbuka terhadap pola kerja sama yang bisa meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan memberikan dampak ekonomi lebih luas. 

Apabila rencana kerja sama ini terealisasi, skema pengelolaan Baturraden akan berubah dari BLUD menjadi kerja sama dengan pihak ketiga. 

Pemerintah daerah akan menerima pendapatan tetap (fixed income) serta bagian dari keuntungan yang diperoleh investor. (jti)