Handover Trans Banyumas ke APBD, Pemda Ditantang Jaga Layanan Tanpa Bebani Rakyat

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Peralihan pembiayaan Trans Banyumas dari APBN ke APBD bukan sekadar urusan administrasi, melainkan ujian nyata keberlanjutan transportasi publik di Banyumas. 

Di tengah beban anggaran dan ancaman kenaikan tarif, pemerintah daerah dituntut memastikan layanan yang sudah dicintai masyarakat itu tidak berhenti di tengah jalan.

Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipoeng Martha Marsikun, menyampaikan pihaknya selama ini hanya berperan sebagai pengelola. 

Komposisi kepemilikan terdiri dari Kopata sebesar 25 persen, Koperades 30 persen, serta sisanya terbagi antara 10 hingga 15 persen.

Ia menjelaskan sejarah Trans Banyumas, pada masa pandemi Covid-19, para operator dikumpulkan dalam satu program. 

Dalam satu unit bus, terdapat 10 hingga 20 orang operator yang terlibat. 

Untuk uang muka (DP), masing-masing operator mengumpulkan dana, bahkan ada yang mencapai Rp30 juta untuk pembelian bus.

Namun, di balik itu terdapat cerita sedih, yakni munculnya isu pemberhentian operasional. 

Baca juga: Kecelakaan di Lampu Merah Comal Pemalang, Pejalan Kaki Tewas Tertabrak Truk

Padahal, kredit Trans Banyumas baru akan lunas pada Februari 2027.

"Trans Banyumas ini adalah milik rakyat Banyumas dan untuk masyarakat Banyumas," ujarnya.

Ia juga menambahkan, kontrak dengan Kementerian Perhubungan resmi berakhir pada 20 April 2026. 

"Mulai hari ini, operasional sudah dibiayai oleh Pemerintah Daerah Banyumas.

Per hari ini pula kita biayai dulu, baru ditagihkan ke Pemda Banyumas. 

Jadi tidak asal menagih, tetapi ada SOP-nya," jelasnya.

Ke depan, pihaknya menilai perlu ada revisi tarif atau kenaikan harga.