Banyumas Akan Jadi Kawasan Pangan Terintegrasi

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Langkah "jemput bola" dilakukan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono demi membawa investasi sektor pangan ke daerahnya. 

Banyumas kini disiapkan menjadi kawasan pangan terintegrasi yang diyakini mampu mendongkrak kesejahteraan petani.

Sadewo mengungkapkan, inisiasi kerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara berawal dari komunikasi intensif yang ia bangun secara langsung dengan pihak terkait.

Ia menyebut, langkah tersebut dilakukan bersama Wakil Ketua DPRD Banyumas, Airlangga Adi Nugraha atau Mas Erik. 

Baca juga: Kronologi Kecelakaan Maut Mobil Muatan Oksigen Tabrak Dua Motor di Patikraja Banyumas, 1 Tewas

Baca juga: Obat Jangan Sampai Kosong, Wabup Banyumas Ingatkan Risiko Fatal Jika RKO Tak Disusun Tepat

"Pada bulan puasa, saya bersama Mas Erik datang ke Danantara, kemudian berdiskusi dengan Pak Joao, Direktur Utama Agrinas. 

Agrinas memang memiliki keunggulan di bidang ketahanan pangan. Sementara Banyumas memiliki potensi yang besar.

Karena itu, saya meminta agar Banyumas dapat diprioritaskan," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com usai audiensi dengan Pemkan Banyumas di Ruang Joko Kaiman, Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis (23/4/2026). 

Dalam pertemuan tersebut, pihak Agrinas merespons positif dengan berkomitmen segera menindaklanjuti melalui pengiriman tim ke Banyumas.

Upaya tersebut diperkuat dengan langkah konkret Pemkab Banyumas yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perum Bulog.

MoU tersebut, lanjut Sadewo, berkaitan dengan pembangunan Rice Milling Unit (RMU) dan berpotensi dikolaborasikan dengan program Agrinas.

"Tadi saya juga sudah berbicara, karena saya baru menandatangani MoU dengan Bulog, terkait pembangunan Rice Milling Unit (RMU). 

Kemungkinan akan ada koordinasi antara MoU tersebut dengan Agrinas, sehingga menjadi satu kawasan yang benar-benar terintegrasi," jelasnya.

Menurutnya, pembangunan RMU hanya membutuhkan lahan sekitar 3 hingga 4 hektare. 

Namun, apabila dikembangkan menjadi kawasan terpadu, diperlukan lahan yang lebih luas, termasuk peluang pemanfaatan lahan milik TNI.

"Kalau hanya RMU saja mungkin butuh 3 - 4 hektare. 

Tetapi kalau awasan yang lebih luas, ada kemungkinan memanfaatkan lahan milik Pangdam atau TNI. 

Itu tentu bukan ranah Bupati," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan fokus pada dukungan penuh terhadap program tersebut, khususnya dalam pemberdayaan petani.

"Saya meminta seluruh jajaran mendukung program ini. 

Karena ini menyangkut pemberdayaan petani. Tadi sudah disampaikan, hasilnya bisa berlipat. Kuncinya satu, petani akan senang jika penghasilannya meningkat," katanya.

Meski demikian, ia mengakui proses awal tidak akan mudah karena program ini tergolong baru bagi sebagian petani.

"Memulainya memang agak sulit, karena ini hal baru. Tetapi kalau mereka sudah melihat hasilnya dan penghasilannya lebih besar, saya yakin mereka akan menerima," tambahnya.

Dalam pengembangannya, Banyumas tetap akan menjadikan beras sebagai komoditas utama. 

Namun, penguatan komoditas lain juga akan dilakukan.

"Kalau konsentrasinya memang pada beras. Tetapi tadi saya juga sampaikan soal jagung, serta program stuntingisasi pohon kelapa," ujarnya.

Untuk program kelapa genjah, Sadewo menegaskan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Bupati mengaku tidak pernah menggunakan APBD untuk membeli kelapa genjah. 

"Saya meminta CSR dari forum CSR Jerman, saya mendapatkan sekitar 14.000 bibit, ditambah 10.000 bibit lagi. 

Dari Kementerian Pertanian juga kami terus mendapatkan bantuan bibit kelapa genjah dari berbagai varietas," jelasnya.

Ia menilai, program tersebut berpotensi dikolaborasikan dengan PT Agrinas, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan peluang ekspor.

"Sebenarnya ini bisa dikolaborasikan dengan Agrinas. 

Bahkan saat saya di Kementerian Pertanian, disampaikan tanaman kelapa akan dimasifkan karena memiliki potensi ekspor, termasuk ke China," katanya.

Menurutnya, komoditas kelapa memiliki nilai ekonomi tinggi karena seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan.

"Sabutnya laku, batoknya laku, buahnya laku, airnya juga laku," ujarnya.

Namun demikian, Sadewo menegaskan Banyumas tetap akan mempertahankan identitasnya sebagai produsen gula kelapa atau brown sugar.

"Kalau di Banyumas, saya kurang sepakat kalau hanya fokus ke kelapa untuk ekspor. 

Lebih baik kita tetap konsisten sebagai produsen brown sugar, karena kita sudah dikenal," tegasnya.

Terkait pola kerja sama, ia menjelaskan pengelolaan kemungkinan berada di bawah BUMN seperti Agrinas dan Bulog.

"Kalau Agrinas yang membangun, tentu menjadi milik Agrinas atau Bulog. Ini merupakan bentuk kolaborasi antar-BUMN," ujarnya.

Ia berharap BUMN dapat berperan sebagai "bapak asuh" bagi BUMD melalui skema kerja sama yang saling menguntungkan.

"Harapan saya, BUMN bisa menjadi bapak asuh bagi BUMD, dengan sistem bagi hasil. Tetapi tentu ini tidak mudah, kita ikuti saja mekanismenya," katanya.

Meski begitu, ia optimistis program ini akan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat Banyumas.

"Kalau ini benar-benar terlaksana, mulai dari RMU hingga program lainnya di Banyumas, saya yakin akan ada multiplier effect ekonomi bagi masyarakat," ungkapnya.

Sadewo juga mengaitkan program ini dengan semangat pemberdayaan rakyat kecil seperti yang dicita-citakan Presiden pertama RI, Soekarno.

"Ini sejalan dengan cita-cita Bung Karno untuk mengangkat kaum marhaen. 

Petani-petani kita ini banyak yang lahannya kecil, bahkan ada yang tidak punya lahan dan hanya sebagai penggarap," jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan kuat pentingnya program ini dijalankan.

"Petani di sini banyak yang tidak memiliki lahan, hanya sebagai penggarap. Itu yang ingin diangkat, dan ini juga sejalan dengan cita-cita Pak Prabowo," pungkasnya. (jti)