Siaga 1 Militer Potensial Perburuk Stabilitas Ekonomi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Keputusan pemerintah menetapkan status Siaga 1 militer di tengah memanasnya situasi domestik dinilai berpotensi memperburuk stabilitas ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian di masyarakat.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda mengatakan, gejolak yang terjadi saat ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari sejumlah kebijakan pemerintah yang memicu ketidakpuasan publik. 

Beberapa di antaranya berkait dengan keputusan bergabung dalam Board of Peace (BoP), penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART), hingga persoalan kesiapan stok minyak mentah nasional.

Menurut dia, rangkaian kebijakan itu memicu kegelisahan di masyarakat, dan menjadi satu pemicu kondisi domestik yang tidak kondusif.

“Perkembangan kondisi domestik yang tidak kondusif buah dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari masuk ke BoP, tandatangan ART, hingga ketidaksiapan stok minyak mentah,” katanya, kepada Kontan.co.id, Selasa (10/3).

Huda menyebut, ketidakpuasan publik berpotensi memicu gejolak sosial. Namun, ia menilai, respons pemerintah dengan menetapkan status Siaga 1 militer justru berisiko menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Respons pemerintah salah dengan menetapkan siaga 1 militer yang membuat publik berpikir pemerintah ingin membungkam masyarakatnya sendiri,” ucapnya. 

Huda menuturkan, dari sisi masyarakat sebenarnya tidak terdapat kondisi krusial yang perlu dikhawatirkan. Justru ketidakstabilan saat ini lebih banyak dipicu kebijakan pemerintah itu sendiri.

Situasi itu mulai berdampak pada perilaku ekonomi masyarakat. Tingginya ketidakpastian membuat sebagian masyarakat mulai menahan konsumsi, dan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang.

Satu indikator yang terlihat adalah rendahnya tingkat okupansi kereta api menjelang Lebaran 2026. Kondisi itu mengindikasikan sebagian masyarakat mulai menekan pengeluaran, termasuk untuk perjalanan mudik.

“Masyarakat bersiap menghadapi ketidakpastian ekonomi dan cenderung menahan konsumsi. Okupansi kereta api masa Lebaran 2026 masih rendah,” bebernya.

Huda menyatakan, sebagian masyarakat kemungkinan memilih moda transportasi yang lebih murah, seperti kendaraan roda dua, atau bahkan menunda perjalanan mudik. 

"Kondisi itu menjadi sinyal bahwa ketidakpastian ekonomi mulai memengaruhi keputusan belanja masyarakat," jelasnya. (Kontan/Arif Ferdianto)