Gedung Pemkot Pekalongan Tak Layak Digunakan Lagi, Aaf: Rekomendasinya Rirobohkan

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Kompleks kantor Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekalongan mengalami rusak berat, pascakerusuhan pada Sabtu (30/8). Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, menaksir kerugian dampak kerusuhan tersebut lebih dari Rp 100 miliar.

"Perkiraan kami kurang lebih sekitar Rp 100 miliar. Laporan dari sudah masuk, tinggal dihitung lagi. Potensi bertambah tetap ada," ujarnya seusai rapat internal di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekalongan, Senin (1/9).

Wali Kota yang akrab disapa Aaf itu menyebut, gedung DPRD, pos Satpol PP, dan sejumlah bangunan lain porak-poranda. Padahal, kompleks Pemkot dan DPRD Pekalongan yang dibangun pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an itu masih terbilang kokoh sebelum kerusuhan.

Baca juga: Pemkot Pekalongan Buka Posko Pengembalian Barang Hasil Penjarahan, Identitas Pelaku Dirahasiakan

Baca juga: Sekda Kota Pekalongan Pastikan Pelayanan Publik Tetap Jalan Pasca Kerusuhan

"Gedung utama yang terbakar sudah tidak layak digunakan. Tim teknis DPUPR merekomendasikan perobohan total lantaran kerusakan sangat parah, bahaya kalau dipaksakan untuk digunakan lagi," paparnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, meski sejumlah fasilitas di lingkungan Setda mengalami kerusakan parah. "Saya pastikan pelayanan tetap berjalan," tegasnya. 

Ia menyampaikan, telah meminta jajarannya untuk melakukan pendataan inventaris kantor yang rusak maupun hilang. Data tersebut akan menjadi dasar laporan resmi kepada Gubernur Jawa Tengah, Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sementara itu, berkas-berkas penting yang hilang akibat kericuhan akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian," ucapnya.

Terkait ruang kerja yang tidak lagi layak digunakan, terutama kantor Sekretariat DPRD Kota Pekalongan yang terbakar, ia menyatakan akan segera menggelar rapat bersama pihak terkait. 

"Untuk sementara, pegawai di lingkungan Setda bisa bekerja dari rumah, namun tetap datang untuk gotong royong membersihkan kantor dan melakukan pendataan," jelasnya.

Ia menambahkan, selama satu pekan ke depan, ASN juga diperbolehkan menggunakan pakaian bebas, dengan imbauan mengenakan batik, sesuai surat edaran yang telah diterbitkan.

Terpisah, aksi penjarahan dan perusakan juga menimpa gedung DPRD Brebes. Sekertaris DPRD Brebes, Edi Koes Adianti, menyebut, terdapat ratusa barang yang hilang dan rusak.

"Untuk jumlah total kerugian saat ini masih kami inventarisir," ujarnya.

Buka posko pengembalian jarahan

Pemkot Pekalongan membuka posko pengembalian barang jarahan di sejumlah titik. Di antaranya di Polres Pekalongan Kota, Kantor BPKAD, serta kelurahan terdekat.

Menurutnya, langkah persuasif menjadi cara utama untuk mendorong masyarakat mengembalikan barang. Untuk itu, perangkat kelurahan hingga RT/RW ikut dilibatkan dalam melakukan pendekatan langsung kepada warga.

"Sejumlah pelaku terekam CCTV, wajahnya terlihat. Kami imbau warga mengembalikan barang-barang hasil jarahan secara sukarela tanpa takut diproses hukum," imbuhnya. (dro/pet)