RAPBD 2026 Kebumen, Ada Lima Prioritas Pembangunan

TRIBUNJATENG.COM, KEBUMEN - Ada lima prioritas pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebumen 2026.

Lima prioritas yang tertuang dalam nota keuangan RAPBD 2026 tersebut dibacakan oleh Wakil Bupati Kebumen, Zaeni Miftah saat rapat paripurna penyampaian Raperda 2026 di Gedung DPRD Kebumen pada Jumat (12/9/2025).

Baca juga: BREAKING NEWS Pemuda Tewas Akibat Kecelakaan Ditemukan di Sungai Anget Kebumen Setelah Hilang 2 Hari

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Kebumen menyampaikan, rencana pelaksanaan program/kegiatan Pemkab Kebumen Tahun Anggaran 2026 untuk melaksanakan kewenangan
penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan yang telah disusun melalui proses mekanisme perencanaan diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPBD-PPAS) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan arah kebijakan pembangunan daerah bertemakan Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Pangan Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Adapun ada lima prioritas pembangunan dalam APBD 2026.

"Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan, Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah. berwawasan lingkungan, Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan," katanya saat membacakan nota keuangan RAPBD 2026

Diketahui pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 3,144 triliun.

Baca juga: Akibat Kecelakaan KA Argo Dwipa vs Xpander di Kebumen, Sejumlah Perjalanan Kereta Terlambat

Kemudian rencana belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 yakni sebesar Rp 3,247 triliun. 

Wakil Bupati Kebumen menuturkan, pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih antara jumlah Pendapatan dan jumlah Belanja Daerah.

Sementara itu, pada RAPBD 2026 terdapat defisit sebesar Rp 103 miliar yang ditutup dari perkiraan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 142 miliar yang terdiri dari asumsi SILPA tahun 2025 sebesar Rp 140 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp 2,1 miliar. (Ais)