Panas! AMPB Ancam 'Eksekusi' Gerindra dan PDIP, Demo Ditunda Demi Taktik Baru?

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan meninjau ulang rencana aksi unjuk rasa di kantor DPC Partai Gerindra dan DPC PDIP Pati.

Sebelumnya, mereka merencanakan menggelar aksi tersebut pada Jumat (19/9/2025).

Bahkan, surat pemberitahuan aksi menyampaikan pendapat di muka umum tersebut sudah mereka sampaikan ke Polresta Pati.

Baca juga: Temui Kemendagri dan BKN, Pansus Angket DPRD Pati Justru Kecewa, Ada Dugaan Informasi Ditutupi

Namun, Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan menimbang ulang rencana tersebut.

“Demo tanggal 19, kami masih mempertimbangkan ulang. Tapi memang surat sudah masuk. Nanti kami telisik lagi apakah kami harus lakukan aksi, atau cukup audiensi, atau cukup bersurat, nanti kami timbang-timbang lagi. Kami akan ada pertemuan lebih lanjut,” ujar dia di Gedung DPRD Pati, Senin (15/9/2025).

Adapun Teguh menjelaskan alasan di balik rencana unjuk rasa ke kantor Partai Gerindra dan PDIP.

Kepada Gerindra, mereka hendak meminta pertanggungjawaban partai terhadap tindak-tanduk Bupati Pati Sudewo yang merupakan kadernya.

Mereka ingin Gerindra menjatuhkan sanksi terhadap Sudewo, jika perlu bahkan melakukan pemecatan.

“Kami bukan suuzan, tapi kalau memang dari partai tersebut lebih membela Sudewo, kami mau eksekusi partai itu. Mohon Partai Gerindra, kalau memang ada kader yang membuat citra buruk di wilayah Pati, jangan atas nama partai anda membekingi kadernya. Harapan kami partai ikut memvonis. Karena kesalahan Sudewo tetap kesalahan partai juga, karena mereka yang mengusung,” jelas dia.

Adapun demo di Kantor DPC PDIP Pati merupakan sikap mereka terhadap isu yang berkembang bahwa partai tersebut hendak “ikut campur” secara berlebihan.

Menurut Teguh, ada isu yang berembus bahwa politisi PDIP, Teguh Bandang Waluyo, akan dicopot dari Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati dan digantikan orang lain.

“Saya menanyakan, hak dari partai untuk mengganti Pak Bandang itu apa. Kalau partai ikut dalam penentuan struktur, dan seenaknya mengganti atas dasar keputusan partai, bagi kami sangat mengecewakan, berarti DPRD dikuasai partai,” jelas dia.

Teguh khawatir, pengantian Ketua Pansus, jika benar-benar terjadi, akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja lembaga perwakilan rakyat.

“Kekhawatiran kami, ada suatu tujuan kenapa diganti. Mungkin ada pesanan, intrik, atau strategi tertentu,” kata dia.

Teguh sendiri mengaku cukup puas dengan kinerja Bandang di Pansus sejauh ini.