Misteri Keberadaan Abdul Hamid Kades Tunggulsari Kendal, Hilang Usai Didemo Warganya Soal Galian C

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Keberadaan Kepala Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Abdul Hamid, hingga kini masih menjadi tanda tanya.

Sosoknya tak terlihat setelah warga menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis malam (18/9/2025) terkait polemik izin galian C.

Kekecewaan warga semakin memuncak lantaran kepala desa tidak kunjung memberikan klarifikasi mengenai siapa pihak yang mengeluarkan persetujuan izin penambangan tersebut.

Sebagai bentuk protes, warga kemudian menyegel kantor balai desa menggunakan tali rafia.

Di depan pintu juga ditempelkan daun pisang dan kertas bertuliskan “Balai Desa Disegel Warga”.

Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Tunggulsari, Muhammad Faris Ahkam, menegaskan bahwa penyegelan dilakukan setelah aksi demo berlangsung. 

Faris mengingatkan, sebelumnya dalam musyawarah desa, warga secara tegas menolak rencana penambangan di wilayah Tunggulsari.

Namun, secara mengejutkan, belakangan justru muncul surat izin galian C yang dianggap bertentangan dengan hasil kesepakatan.

"Teman-teman menginginkan pertanggungjawaban dari pak Kades.

Karena di surat susulan itu dia yang pertama menolak hasil Musdes, kemudian menyetujui galian C dan siap menjaga kondusivitas warga,"

"Tapi kenyataannya pak Kades malah menghilang sampai saat ini." kata Faris, Senin (22/9/2025).

Faris menegaskan, hingga saat ini warga yang menolak galian C menuntut agar Kades Tunggulsari, Abdul Khamid mundur dari jabatannya.

Warga juga mengancam akan melakukan aksi demo lanjutan ke kantor Pemkab Kendal jika tidak ada tindak lanjut. 

"Warga meminta dia mundur dari jabatannya.

Kami sudah menyegel kantor Balai Desa. 

Dan jika dalam waktu dekat tidak ada langkah atau tindak lanjut kita mau aksi di kantor Pemkab Kendal," tegas Faris.

Setelah aksi demo pada Kamis (18/9/2025) malam itu, 4 orang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mundur dari jabatannya setelah didesak warga. 

Mereka ialah ketua, wakil ketua dan 2 anggota BPD.

Ketua Karang Taruna juga telah mengundurkan diri usai didemo warga.

Dengan disegelnya kantor Balai Desa, warga meminta Pemerintah Desa Tunggulsari dapat memindahkan pelayanan masyarakat ke kantor kecamatan. 

"Warga juga meminta Pemdes untuk tidak ngantor di balai desa tetapi di kecamatan," tandasnya.

Di sisi lain, Kepala Desa Tunggulsari, Abdul Hamid belum merespons pesan WhatsApp maupun panggilan telepon dari Tribun Jateng untuk konfirmasi lebih lanjut.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal, Yanuar Fatoni menyarankan agar aktivitas dan pelayanan di desa tersebut dapat dilakukan secara Work From Home (WFH) seusai penyegelan kantor balai desa oleh warga.

"Kalau di birokrasi ada WFH itu bisa diterapkan.

Artinya  pelayanan dirumah karena balai desanya disegel dari pada memaksakan diri berkantor di balai desa karena situasinya sedang tidak kondusif," tuturnya. (ags)