Realisasi FLPP di Jawa Tengah Mencapai 15.414 Unit, Program 3 Juta Rumah Terus Digenjot

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Jawa Tengah Per 19 September 2025 sudah mencapai 15.414 unit.

Jumlah tersebut tersebar di kabupaten/kota provinsi ini. 

Penyaluran tersebut akan terus digenjot untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Program perumahan ini bukan main-main. Kita harus pastikan satu keluarga punya satu rumah layak huni."

"Jangan sampai bantuan rumah hanya jadi formalitas, tapi harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin,” kata Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Percepatan Program FLPP di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Kamis 25 September 2025. 

Luthfi menyatakan, backlog kebutuhan rumah di Jawa Tengah masih cukup tinggi.

Untuk mengatasinya butuh sinergi semua pihak.

Baca juga: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Tekankan Orientasi Bisnis BUMD untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pemprov Jateng menggandeng kementerian, bupati/wali kota, perbankan, dan pengembang.

“Dari sisi pengembang, bank, bupati, walikota, dan DPRD, semua harus bergerak bersama."

"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri."

"Mengurus rumah rakyat bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak dan anggaran yang besar."

"Maka kendala-kendala yang kita hadapi harus kita bahas bersama,” tegasnya.

Program FLPP sendiri memberikan fasilitas KPR bersubsidi dengan bunga tetap 5 persen melalui BP Tapera.

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat manfaat berupa subsidi uang muka Rp4 juta, bebas PPN dan premi asuransi, serta cicilan mulai Rp 1 jutaan.

Adapun sasaran debitur adalah MBR dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta (lajang) dan Rp10 juta (menikah), dengan harga rumah subsidi maksimal Rp166 juta dan tenor hingga 20 tahun.

Dalam kesempatan itu, Luthfi mendorong semua pihak yang mengurusi perijinan perumahan, agar prosesnya dipercepat. 

 “Perizinan baik PBG (Persetujuan Bangunan Gedung ) maupun pemecahan sertifikat di BPN (Badan Pertanahan Nasional), maksimal harus selesai dalam 10 hari kerja, tidak boleh lebih lama."

"Dengan percepatan ini, pengembang bisa bergerak lebih cepat, rumah segera terbangun, dan masyarakat bisa menerima manfaatnya,” tegasnya.

Baca juga: Ahmad Luthfi Komitmen Berikan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan dan Pelaku Usaha

Ia menambahkan, hasil rapat akan ditindaklanjuti dengan instruksi resmi.

“Kendala-kendala ini sudah saya sampaikan dan kita rumuskan bersama."

"Selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui surat edaran Gubernur kepada bupati, walikota, dan pengembang, agar masalah-masalah ini bisa diatasi bersama-sama,” pungkasnya. (Laili S/***)