Wabup di Pansus Hak Angket DPRD Pati: Bupati Sering Libatkan Tim 8 untuk Ambil Kebijakan Strategis

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra berharap, bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD serta terjadinya gelombang demonstrasi bisa berdampak pada hubungan Bupati-Wakil Bupati yang lebih baik.

Hal itu dia sampaikan dalam forum rapat Pansus Hak Angket di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Pati, Jumat (3/10/2025).

“Untuk agresif dan tidaknya, sudah saya komunikasikan dengan Bupati."

"Alhamdulillah Pak Bupati juga welcome,” jawab Chandra ketika Sekretaris Pansus, Muntamah memintanya lebih agresif untuk dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan Bupati.

Baca juga: Video Ada Tindakan Intimidatif, Sejumlah Anggota Pansus Hak Angket DPRD Pati Khawatirkan Keselamatan

Dari beberapa jawaban Chandra atas pertanyaan para anggota Pansus, memang muncul kesimpulan bahwa Wakil Bupati selama ini belum dilibatkan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis.

“Ya dengan adanya Pansus dan gelombang demo kemarin, tujuannya agar Pati lebih baik."

"Mudah-mudahan setelah ini sinkronisasi, hubungan Bupati-Wabup ke depan bisa lebih baik,” kata dia.

Dalam rapat pansus ini, terungkap pula bahwa Bupati Sudewo lebih banyak melibatkan kelompok yang disebut Tim 8 untuk mendiskusikan kebijakan strategis.

Untuk diketahui, Tim 8 ini adalah orang-orang di luar pemerintahan yang merupakan pendukung Bupati Sudewo sejak Pilkada.

Ketika ditanya oleh Pansus tentang siapa saja personel Tim 8 tersebut, Chandra hanya hafal sebagian nama.

“Detail orangnya saya tidak tahu."

"Hanya beberapa yang saya tahu."

"Tidak komplit."

"Ada Pak Manurung, Pak Narwi, Pak Agus Eben, Pak Tono, Pak Subur."

"Saya tahunya itu,” jelas Chandra.

Pansus juga bertanya pada Chandra tentang tupoksi Tim 8 dan mengapa mereka kerap terlihat dalam rapat-rapat resmi Pemkab Pati.

Bahkan disebutkan duduk sejajar dengan para Kepala OPD.

Baca juga: Usai Rumah Koordinator AMPB Dibakar, Anggota Pansus Hak Angket Pati Kini "Waswas" Terima Ancaman

Pansus juga menanyakan apakah Tim 8 mendapatkan semacam dana operasional.

“Kalau untuk operasional saya tidak tahu."

"Tidak paham juga."

"Adapun tugasnya mestinya berkoordinasi dengan Bupati."

"Saya kurang paham (apakah tim ini ikut andil dalam pengambilan kebijakan), karena tiap Tim 8 dipanggil saya juga tidak hadir di situ."

"Selama ini belum pernah Tim 8 berkoordinasi dengan Wakil Bupati,” papar Chandra.

Namun, lanjut Chandra, pihaknya mendengar informasi bahwa saat ini Tim 8 sudah tidak ada alias dibubarkan.

Setelah rapat berakhir, Sekretaris Pansus, Muntamah menilai bahwa berdasarkan keterangan Wabup, memang yang bersangkutan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis.

“Intinya Pak Wakil selama ini belum dilibatkan dalam kebijakan yang substansial."

"Diajak bicara ketika kebijakan itu sudah direalisasi dan proses sosialisasi,” kata Muntamah.

Adapun di hadapan awak media, Wabup Chandra kembali menegaskan harapannya agar hubungan Bupati-Wabup bisa lebih baik.

“Jadi saya ini bukan tidak dilibatkan, tapi belum."

"Dengan adanya Pansus dan adanya (gerakan) masyarakat ini, mungkin hubungan ini akan lebih baik,” tandas dia. (*)