Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah Tembus 1.000 Orang 

Sebelumnya, para siswa dan dewan guru di SMP Negeri 8 Purworejo serta SMA Negeri 3 Purworejo mengalami keracunan massal yang diduga disebabkan oleh menu makanan pada program MBG yang basi.

Baca juga: MBG di Solo Ayam Diganti Keripik Tempe, Yayasan Ziyadatul Iman At Tamamiyah Salahkan Pasokan Telat

Bisa ditangani

Sementara itu, Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Eni Lestari menyampaikan, ada seribuan pelajar di Jawa Tengah yang terdampak kejadian luar biasa (KLB) atau keracunan MBG.

Eni memastikan, semua yang terdampak sudah ditangani langsung oleh tenaga kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit. 

Selain itu, Eni memastikan, KLB di Jawa Tengah tidak menimbulkan kondisi yang buruk dan tidak menyebabkan kematian.

Kebanyakan gejala yang dialami mual-mual lantaran mengalami gangguan di saluran pencernaan.

"Kebanyakan yang diserang saluran pencernaan seperti mual-mual dan langsung ditangani puskesmas."

"Kalau tidak bisa, langsung dirujuk ke rumah sakit,” kata Eni seusai mengikuti peresmian SPPG ke-19 di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Sabtu (4/10/2025).

“Sejauh ini kondisi sudah terkendali dan kondisinya sudah membaik," kata 

Eni menegaskan, terhadap kejadian MBG di berbagai daerah, diharapkan menjadi pembelajaran bersama dan disikapi secara bijak secara bersama-sama.

Mengingat program MBG ini merupakan kebijakan baru oleh Presiden Prabowo Subianto yang baru diterapkan tahun ini, sehingga memerlukan evaluasi atas pelaksanaan yang telah berjalan.

Dia menyebut, Kabupaten Kudus sejauh ini terhindar dari ancaman KLB program MBG.

Namun, SPPG yang sudah beroperasi atau dalam tahap persiapan harus melakukan upaya antisipasi supaya kejadian serupa tidak terulang kembali.

Seruan ini juga berlaku bagi SPPG-SPPG di daerah lain di Jawa Tengah khususnya, dalam rangka menyikapi dan mengevaluasi atas persoalan yang terjadi.

"Senin (29/9/2025) lalu, sudah dilakukan rakornas dipimpin Mendagri dan Menteri Kesehatan, melibatkan semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia."

"Hasilnya, dapur SPPG harus memenuhi standar laik higiene sanitasi dalam bentuk SLHS," ujarnya.

Baca juga: Ribuan Pelajar di Jateng Keracunan MBG, Pemprov Ungkap Kondisi Mereka