Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Jateng

5.000 Stakeholder MBG Kumpul di Semarang: BGN dan Gubernur Jateng Blak-blakan soal Keracunan Massal

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah gelar rapat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Stadion Jatidiri Semarang, Senin (6/10/2025).

Tribun Jateng/Rahdyan Trijoko Pamungkas
RAPAT KOORDINASI - Pemerintah Provinsi Jateng gelar rapat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Stadion Jatidiri Semarang, Senin (6/10/2025). Rakor itu dihadiri ribuan mitra SPPG, dan Kepala daerah dari 35 Kabupaten/Kota. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah gelar rapat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Stadion Jatidiri Semarang, Senin (6/10/2025).

Rapat tersebut menyikapi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis  (MBG) di Jawa Tengah.

Rapat koordinasi itu dihadiri ribuan mitra Satu Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ahli gizi, satuan tugas Kabupaten Kota dan kepala daerah.

Baca juga: INFOGRAFIS: Data Lengkap BGN Kasus Keracunan MBG di Jateng per 30 September 2025

Kurang lebih ada sekitar 5 ribu stakeholder makan bergizi gratis (MBG) yang hadir pada rapat tersebut.

Rapat koordinasi itu dihadiri langsung Kepala BGN Dadang Hindayana. 

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan rapat koordinasi diharapkan dapat mengakselerasi kebutuhan MBG yang merupakan program asta cita Presiden Prabowo Subianto di Jawa Tengah. 

Kehadiran Kepala BGN ini untuk memberikan direktif (instruksi) kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kota agar mendukung program tersebut untuk anak-anak.

"Kegiatan selanjutnya kami bergerak tanpa ekses agar bisa dinikmati masyarakat luas," ujarnya.

Luthfi menerangkan hingga saat ini di Jawa Tengah telah 1596 SPPG. Kini penerima MBG telah 65 persen atau 3,5 juta orang dari target 9 juta orang.

Pihaknya menargetkan bulan November penerima MBG mendekati 90 persen.

Luthfi menyebut saat ini telah ada 84 SPPG di Jawa Tengah yang tersertifikasi.

Pihaknya akan memasifkan sertifikasi terhadap SPPG.

"Dinas Provinsi akan mengendalikan dinas-dinas di Kabupaten agar bisa merealisasikan. Mereka dilatih higiene sanitasi agar keluar SLHS dab HLSA. Agar secara tidak langsung dia bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan sehingga tidak akan kasus-kasus terulang terjadi lagi," paparnya.

Luthfi menyebut hasil evaluasi keracunan banyak faktor yakni percernaan yang kurang baik sehingga menyebabkan diare.

Kemudian distribusi yang terlalu lama, lemah higienis, Sumber Daya Manusia (SDM) belum dilatih menjamah makanan.

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved