5.000 Stakeholder MBG Kumpul di Semarang: BGN dan Gubernur Jateng Blak-blakan soal Keracunan Massal

"Menjamah makanan tidak semua orang dan harus dilatihkan. Termasuk harus memiliki rapid test makanan," tuturnya.

Sementara itu Kepala BGN, Dadang Hindayana mengatakan Gubernur Jateng menginginkan kepada BGN untuk melakukan koordinasi keamanan penyelenggaraan MBG. 

Dirinya menyebut berdasarkan laporan Gubernur terdapat 15 Kabupaten di Jawa Tengah yang siswanya mengalami keracunan. 

"Ini tidak boleh terjadi lagi dan saya sepakat kepada Gubernur untuk melakukan rapat koordinasi dengan SPPG yang telah beroperasi atau calon SPPG," ujarnya.

Menurutnya, jumlah SPPG di Jateng telah mencapai 50 persen dari target yang harusnya 3.200 SPPG.

Sementara itu di Provinsi DIY sudah 60 persen yakni 200 SPPG dari target 360 SPPG. 

"Alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik dan sejauh ini banyak SPPG  yang pengadaannya baik sekali. Bahkan di atas rata-rata. Karena ada yang mampu sebetulnya lebih dari 4.000 menyelenggarakan tapi kami batasi," jelasnya.

Dadang ingin bersinergi lebih lanjut. 

Sebab dalam Peraturan Presiden (Perpres) telah disepakati pengawasan dilakukan secara rutin oleh  Dinas Kesehatan melalui Kementerian Kesehatan.

Selain itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga akan terlibat.

"Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup Cq Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh dinas-dinas yang ada. Karena bahan baku pun harus dites setiap saat oleh dinas ketahanan pangan masing-masing daerah," jelasnya.

Pihaknya ingin program MBG dapat dilakukan dengan aman, lancar dengan kecepatan yang semestinya dan juga tidak menimbulkan efek lain. 

Hal itu untuk menumbuhkan atau memberikan makanan yang aman kepada penerima manfaat.

"Sehingga mereka (anak-anak) bisa tumbuh dengan sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Serta ekonomi daerah bisa tumbuh dan berkembang," tuturnya.

Dikatakannya, anggaran BGN sebesar Rp 32 Trilliun akan dikucurkan di Jawa Tengah.