Bentuk Posbankum Terbanyak, Pemprov Jateng Raih Rekor MURI

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Terbanyak.  Sejauh ini ada sebanyak 8.563 Posbankum di seluruh provinsi ini. 

Penghargaan itu diterima langsung Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin pada acara Peresmian  Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Provinsi Jawa Tengah di Gedung Ghradika Bakti Praja, Kota Semarang pada 19 November 2025. 

Dalam acara itu,  Kementrian Hukum Republik Indonesia juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Ahmad Luthfi yang telah mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum di desa/kelurahan di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Taj Yasin menyampaikan  terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Pemprov Jateng maupun Gubernur Ahmad Luthfi. Menurutnya, apresiasi tersebut akan menjadi motivasi Jawa Tengah dalam mewujudkan keadilan kepada masyarakat hingga tingkat desa/kelurahan.

"Melalui Posbankum ini, permasalahan masyarakat bisa ditangani lebih dekat,” kata dia.
 
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas memuji Jawa Tengah yang disebutnya dapat menjadi role model provinsi lainnya. Terutama, dalam penyelesaian jumlah kasus yang ditangani Posbankum.

Terlebih, kata dia, Jawa Tengah memiliki Program Kecamatan Berdaya yang dapat disinergikan dengan Posbankum. Khususnya, menyangkut kaum rentan, seperti perempuan, anak, lansia dan disabilitas. 

"Posbankum ini merupakan tempat penyelesaian awal, yang diharapkan akan menjadi solusi untuk persoalan keadilan pertama bagi masyakat, dengan mengedepankan restorative justice," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Duta Posbankum Indonesia, Sherly Tjoanda mengaku, sangat kagum dengan Jawa Tengah yang  merampungkan pendirian Posbankum 100 persen di seluruh desa/kelurahan di Jawa Tengah. 

Menurutnya, Posbankum akan menjadi gerbang utama dalam mengakses keadilan di level desa dan kelurahan. 

"Posbankum adalah jembatan bagi masalah dan solusi yang dihadapi masyarakat di level terbawah, mengemban fungsi untuk memulihkan hubungan sosial, kekeluargaan, dan memastikan warga yang lemah terlindungi," kata Gubernur Maluku Utara tersebut. (*)