Aksi Damai Ojol Cilacap, Tuntut Kepastian Tarif dan Evaluasi Sistem Aplikasi

TRIBUNJATENG.COM, CILACAP - Ratusan pengemudi ojek online memenuhi kawasan Alun-Alun Cilacap untuk menggelar aksi damai, Kamis (20/11/2025).

Para peserta aksi lalu mengirimkan perwakilan untuk mengikuti audiensi resmi di Pendopo Kabupaten Cilacap.

Koordinator Lapangan Aliansi Ojol Cilacap Soni Faelani mengatakan, tuntutan yang dibawa hari ini merupakan aspirasi mendasar para pengemudi.

Baca juga: Kapolresta Cilacap Pimpin Penanganan Bencana Tanah Longsor di Majenang

Baca juga: DPRD Pati Setujui Rencana Bupati Sudewo Pinjam Rp90 Miliar untuk Perbaikan Jalan

"Semua tuntutan ini berangkat dari kebutuhan lapangan yang selama ini belum terjawab," katanya.

Soni menegaskan bahwa para driver memerlukan kepastian tarif, ruang dialog, serta perlindungan sebagai pekerja transportasi online.

"Kami menuntut kejelasan regulasi dan sistem yang adil agar teman-teman bisa bekerja dengan tenang," ujarnya.

Aksi ini membawa delapan tuntutan lokal yang dianggap paling mendesak oleh para driver di Cilacap.

Tuntutan pertama adalah pembangunan shelter dan kantong parkir ojol pada fasilitas umum seperti terminal, stasiun, pusat belanja, dan area publik.

Tuntutan kedua meminta adanya program ekonomi kreatif untuk pengemudi dan keluarga guna menambah sumber pendapatan.

Tuntutan ketiga menyoroti pembaruan data warga rentan miskin agar driver ojol dapat diakomodasi sebagai calon penerima bantuan sosial.

Tuntutan keempat mengusulkan pembentukan forum diskusi rutin antara driver, aplikator, dan pemerintah daerah.

Tuntutan kelima berisi permintaan agar keluarga driver tidak mampu mendapat pembebasan biaya BPJS.

Tuntutan keenam menekankan percepatan implementasi Pergub Jateng Nomor 974.5/36 Tahun 2023 terkait tarif angkutan sewa khusus roda empat.

Tuntutan ketujuh meminta pemerintah daerah menjadi fasilitator resmi dalam pertemuan driver dan aplikator.

Tuntutan kedelapan berisi evaluasi sistem aplikator seperti double order, tawar tarif beta, dan program slot Grab D.

Dalam audiensi, Soni turut menyampaikan tuntutan nasional yang selaras dengan aksi serupa di berbagai daerah.

Ia menjelaskan, driver menuntut kenaikan tarif roda dua yang selama tiga tahun tidak mengalami perubahan meski biaya hidup meningkat.

"Kondisi ini membuat pendapatan tidak sebanding dengan kebutuhan operasional driver," katanya.

Soni juga mempersoalkan sistem double order yang dinilai merugikan karena tambahan ongkos yang sangat kecil.

"Pengemudi hanya mendapat sekitar dua ribu rupiah tambahan dari order kedua yang seharusnya bernilai jauh lebih besar," ujarnya.

Tuntutan lainnya mencakup kenaikan tarif roda empat serta kehadiran undang-undang transportasi online untuk mengawasi aplikator.

"Kami berharap pemerintah hadir agar aplikator tidak semena-mena terhadap driver," katanya.

Aspirasi nasional dan lokal ini disebut Soni mewakili suara driver roda dua dan roda empat yang tergabung dalam Aliansi Ojol Cilacap.

Bupati Cilacap melalui Asisten 2 Setda Cilacap Ferry Adhi Dharma mengatakan, pemerintah daerah siap memediasi seluruh proses dialog.

"Kami siap memfasilitasi dan menghadirkan pihak aplikator secepat mungkin," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Pemkab juga akan berkoordinasi terkait hambatan pengemudi saat pengantaran di apartemen milik BUMN.

"Kami membuka ruang dialog seluas-luasnya dan Pendopo selalu siap menjadi tempat diskusi berkala," ujarnya.

Ferry menggaris bawahi bahwa pemerintah daerah juga mendukung implementasi Pergub Jateng mengenai tarif dasar sewa khusus.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Cilacap Sukaryanto menjelaskan, sejumlah kebijakan aplikator berada di luar kewenangan pemerintah daerah.

"Kami tetap melakukan komunikasi dan akan bersurat maupun bertemu aplikator untuk menyampaikan keresahan driver," katanya.

Sukaryanto memastikan bahwa Dishub akan berupaya membahas tarif roda empat bersama aplikator untuk menemukan solusi terbaik.

"Pemkab Cilacap pasti mendukung apa yang menjadi aspirasi para pengemudi ojol," tegasnya. (ray)