Pemprov Jateng Masih Punya Pekerjaan Rumah Soal Toleransi

Ia mengingatkan pula soal pemenuhan hak pendidikan bagi penghayat kepercayaan. "Masyarakat penghayat kepercayaan belum terpenuhi hak pendidikannya. Kami masih menemukan itu di beberapa daerah di Jateng," paparnya.

Eksekutif Esa Insan Indonesia (EIN) Institute Kota Semarang sebuah lembaga yang fokus pada kajian keberagaman dan kebebasan beragama juga turut  menyoroti hal tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif EIN Institute Kota Semarang Ellen Nugroho, Jateng mendapatkan Harmony Award tentu bagus. Karena itu sebagai simbol yang mengakui Jawa Tengah itu rukun.

Hanya saja, kerukunan ini tolok ukurnya dari absennya konflik fisik saja. Pemerintah seharusnya memastikan tidak ada benturan tersembunyi di antaranya diskriminasi administratif semisalnya sulitnya izin rumah ibadah.

"Jadi penghargaan itu perlu dirasakan sebagai kemudahan nyata untuk semua warga negara menjalankan kehidupan beragama dan berkeyakinan tanpa kecuali," ungkapnya.

Menurut Ellen, langkah lain yang perlu dilakukan agar  memperkuat kerukunan antar umat lintas agama dan kepercayaan di Jawa Tengah yakni dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) lebih proaktif melakukan mediasi pra-konflik dan ada transparansi dalam proses rekomendasi izin rumah ibadah.

"Jangan sampai FKUB hanya menjadi pemadam kebakaran saat konflik terjadi," bebernya.

Kedua, sinergi Kemenag-Pemprov diteruskan bukan cuma di level pimpinan, tapi sampai ke ASN dan guru-guru yang langsung mendidik siswa.

Perlu dicegah penyebaran paham eksklusif-intoleran di lembaga pendidikan negeri.

Ketiga, saat ini masyarakat makin digital. Jawa Tengah juga memiliki basis pengguna internet yang besar.

Pemprov perlu menginisiasi kampanye moderasi yang lebih "kekinian" untuk melawan narasi kebencian di ruang digital, melampaui seremoni formalitas.

Keempat, isu kerukunan religius perlu diintegrasikan dengan isu-isu lain yang bisa melampaui sekat antar agama dan kepercayaan.

Misalnya, program Kampung Moderasi dipadukan dengan program penguatan ekonomi lokal lintas agama/kepercayaan.

"Kerukunan tidak hanya lewat doa atau ceramah ajaran agama, tapi juga dirasakan dalam kerja sama perekonomian sehari-hari," terangnya. (Iwn)