Dana Desa Anjlok, Kades pun Harus Putar Otak 

KENDAL, TRIBUN - Fokus pemerintah pusat terhadap sejumlah prgram prioritas menyebabkan terjadinya pemangkasan anggaran ke daerah, termasuk dana desa.

Pemerintah pun telah menetapkan anggaran dana desa untuk wilayah Jateng pada 2026 sebesar Rp 2,1 triliun. Angka itu anjlok dari anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 7,9 triliun.

Dampak pemangkasan anggaran yang mencapai Rp 5,8 triliun itu mendesak para kepala desa (kades) untuk memutar otak. Sejumlah kades pun mengaku terpaksa menunda atau membatalkan proyek strategis di desa.

Mereka bahkan sempat dituduh melakukan korupsi gegara pelaksanaan acara di desa yang tidak memberikan fasilitas seperti biasanya.

"Iya, pengurangan anggaran ini sangat berdampak ke kami," ujar Kades Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Abdul Malik, kepada Tribun Jateng, Selasa (6/1).

"Kemarin saja saat acara posyandu tidak ada snack-nya atau tidak ada tambahan makanan bergizinya sudah muncul tuduhan uangnya dipotong (dikorupsi-Red) sama Pak Kades. Padahal itu potongan dari pusat," sambungnya.

Menurut dia, Desa Ngampel pada 2025 mendapatkan jatah dana desa sekitar Rp 900 juta. Pada tahun ini, anggaran merosot ke angka Rp 252 juta. Anggaran yang turun sampai Rp 648 juta pun membuat Malik pegang kepala.

Ia harus memutar otak agar uang itu bisa memenuhi program yang sudah disepakati dalam musyawarah desa. Alhasil, ia harus memilih menjalankan program prioritas, lalu meniadakan progam yang dinilai tidak terlalu strategis.

"Anggaran karang taruna dan Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotik) Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) kami hilangkan," ujarnya.

Sebaliknya, Malik menuturkan, ada beberapa program yang masih ia pertahankan untuk tahun ini, di antaranya proyek infrastruktur yang sempat tertunda pada 2025 karena program ketahanan pangan.

Ia menyebut, proyek infrastruktur fisik meliputi wilayah di tiga Rukun Warga (RW) meliputi RW 01 sekitar Rp 50 juta, RW 02 sebesar Rp 20 juta, RW 03 sebanyak Rp 20 juta. Kemudian anggaran Posyandu yang awalnya Rp 36 juta menjadi Rp 10 juta.

Sementara, untuk program PKK, Malik menyatakan, anggaran itu sempat akan dihilangkan, tetapi karena desanya ditunjuk untuk ikut lomba tingkat kabupaten, maka ia mengalokasikan anggaran sekitar Rp 11,5  juta yang awalnya anggaran sekitar Rp 23 juta. 

"Yang kemarin saya anggarkan ini juga masih tarik ulur dengan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dengan lembaga desa yang lain," bebernya.

Dari kondisi itu, Malik mengaku kesulitan menyampaikan perubahan itu agar bisa diterima oleh masyarakat dengan jelas.

"Misal seperti ini, tahun depan tidak perlu Musyawarah Dusun (Musdus) lagi. Karena takutnya kalau program Musdus tidak terealisasi justru jadi permasalahan baru secara politik buat kami," tukasnya.