Dana Desa Anjlok, Kades pun Harus Putar Otak 

Dianaktirikan

Ia menilai, desa sekarang terkesan dianaktirikan. Semisal pemerintah pusat tidak menganggarkan dana desa, bisa dialihkan anggaran dengan bentuk lain.

Namun, Malik menyebut, bantuan lain dengan skema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga tidak tepat bagi semua desa. Ia mencontohkan, di Desa Jerukgiling, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, yang hanya ada 450 warga tidak terlalu membutuhkan KDMP.

"Bukan kami melawan pemerintah pusat, tapi kami yakin tidak semua desa butuh KDMP. Artinya, tidak semua program-program nasional bisa diterapkan secara utuh di desa," jelasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Kendal itupun mememinta agar anggaran pemerintah bisa lebih tepat sasaran, dengan mengerti kebutuhan dari masyarakat desa, seperti irigasi, pesawahan, dan lain-lain.

Sementara, Kepala Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Joko Lasono menyebut, anggaran dana desanya turun dari Rp 970 juta menjadi Rp 335  juta.

Ketua DPC Papdesi Kabupaten Klaten itu mengungkapkan, kondisi itu dialami di seluruh desa di Kabupaten Klaten. Di wilayah itu, desa tertinggi menerima dana desa di angka Rp 373 juta, sedangkan yang terendah di antara kisaran di Rp 290 juta.

"Dengan adanya penurunan dana desa yang begitu drastis tersebut, kami terpaksa harus merevisi kegiatan-kegiatan yang kemarin sebenarnya sudah kami musyawarahkan. Banyak sekali kegiatan yang harus dikurangi penganggarannya, dan kegiatannya juga ditiadakan," paparnya.

Dengan mengantongi uang dana desa sebesar Rp 335  juta, Joko kini hanya fokus menyalurkan uang rakyat itu ke sejumlah program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), kesehatan, dan pendidikan.

Sebab, untuk kegiatan di pendidikan saja memakan biaya cukup besar, di mana Desa Tijayan memiliki dua Taman Kanak-kanak (TK) dan satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang harus menganggarkan hingga delapan guru. 

Sementara untuk proyek pembangunan fisik ditekan hingga di angka kurang dari Rp 50 juta. "Infrastruktur ya kami anggarkan kurang lebih di bawah Rp50 juta," ucap Joko. (Iwan Arifianto)