Gubernur Ahmad Luthfi: Jangan Samakan Jateng dengan Jabar, Pembangunan Harus Kolaboratif

Gubernur Ahmad Luthfi: Jangan Samakan Jateng dengan Jabar, Pembangunan Harus Kolaboratif

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan setiap daerah memiliki karakter dan persoalan berbeda, sehingga tidak bisa disamaratakan dalam pembangunan.

Ia menjelaskan, perbedaan karakter tiap daerah mencakup kondisi geografis, struktur ekonomi, hingga persoalan sosial yang dihadapi. 

Karena itu, kebijakan pembangunan tidak bisa diseragamkan, termasuk membandingkan Jawa Tengah dengan Jawa Barat atau DKI Jakarta yang memiliki basis industri, kepadatan, serta pola investasi yang berbeda. 

“Tidak bisa kita bandingkan DKI dengan Jatim, Jawa Barat dengan Jateng. Setiap wilayah punya kearifan lokal dan problem solving masing-masing,” tegas Luthfi, saat memberikan sambutan pada Seminar Sinergi Nusantara, Jumat (17/4/2026).

Baca juga: Pria Bikin Resah di Banyumanik Semarang: Makan Tak Bayar hingga Ancam Mau Bom Minimarket

Seminar tersebut membahas tentang peran BPD sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui inovasi dan pembiayaan dan pinjaman daerah.

Ia menyebut, pembangunan Jawa Tengah harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, bukan kerja individu.

Menurutnya, pemerintah daerah bukan “superman”, melainkan “super tim” yang melibatkan banyak pihak.

Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk hampir 38 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare dinilai memiliki potensi besar, namun juga menghadapi tantangan kompleks.

Terlebih, posisinya yang “terjepit” di antara provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

“Jateng ini di tengah, dipepet kanan kiri. Maka harus punya daya dobrak, salah satunya lewat investasi,” ujarnya.

Luthfi menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai “manajer marketing” untuk menarik investasi. 

Dia menyebut ada tiga kunci utama yang menjadi perhatian investor, yakni jaminan keamanan, kemudahan perizinan, dan tenaga kerja kompetitif.

Ia bahkan menjamin stabilitas keamanan di Jawa Tengah untuk mendukung iklim investasi.

“Tidak ada premanisme, tidak ada konflik horizontal berlarut. Kepastian hukum dan keamanan itu nomor satu bagi investor,” tegasnya.