Mengenal Modus Helikopter, Cara Sindikat BBM Ilegal Timbun BBM Subsidi di Jepara

Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, menjelaskan bahwa pola penyalahgunaan seperti ini cukup sulit dikenali hanya melalui pemantauan visual maupun kamera pengawas.

"Kalau kita melihat kasat mata dan dari kamera CCTV, tidak ada transaksi anomali (mencurigakan). Tetapi begitu kita lakukan pengecekan ulang, di dalam truk ternyata ada tangki besar," ujarnya.

Menurutnya, penggunaan identitas kendaraan yang berbeda serta transaksi berulang dalam jumlah kecil menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas tersebut tampak normal dalam sistem pengawasan.

BPH Migas menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Dukungan masyarakat dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat penerima subsidi.

"Masyarakat jangan takut untuk melaporkan apabila menemukan jenis-jenis truk yang mengambil BBM subsidi dan disalahgunakan," katanya.

Penyalahgunaan BBM subsidi dapat mengganggu distribusi energi dan mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program subsidi pemerintah.

Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, menegaskan bahwa pengawasan terhadap BBM subsidi harus dilakukan secara ketat mengingat besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk sektor energi.

"Itu (BBM subsidi) kita awasi benar, supaya tepat sasaran. Kita selalu mementingkan kepentingan rakyat dengan bukti bahwa harga BBM (subsidi) tidak dinaikkan, walaupun harga minyak dunia sudah naik semua," katanya.

Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Hadi Kristanto menyatakan pihak kepolisian siap mendukung langkah pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan.

"Komitmen kami menyampaikan bahwa tidak akan ada hal seperti ini di Jepara, penegakan hukum yang utama," ujarnya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi masih perlu diperkuat agar manfaat subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak sesuai tujuan pemerintah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com