Pegiat Lintas Agama Sesalkan 2 Insiden Intoleransi Beruntun di Solo Raya

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pegiat lintas agama/kepercayaan Jawa Tengah menyoroti sejumlah insiden intoleransi yang terjadi di wilayah Solo Raya pada awal Juni 2026 ini.

Praktik intoleran yang terjadi di wilayah tersebut meliputi pembubaran kegiatan Ijtima' Khuddam  Ahmadiyah di kawasan Watu Gambir, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. 

Baca juga: Banyak Hoaks Menyerang, Menteri Agama RI Tegaskan Tidak Ada Toleransi untuk Kekerasan Seksual

Kedua, adanya unjuk rasa dan beredarnya surat penolakan pendirian gereja di Kelurahan Banyuanyar, Kota Surakarta.

Menurut pegiat lintas agama, tindakan tersebut sebagai praktik intoleran  yang masih menjadi tantangan serius di Jawa Tengah.

"Kami juga menilai negara belum mampu  melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak konstitusional semua warga negara Indonesia," ujar tokoh pegiat lintas agama Jateng dari Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) Semarang, Setyawan Budy saat dihubungi Tribun, Selasa (16/6/2026).

Kronologi Kasus Intoleransi

Ijtima' Khuddam Ahmadiyah merupakan agenda tahunan perkemahan remaja Ahmadiyah berupa kegiatan seperti olahraga, hiking, permainan, serta salat tahajud bersama.

Kegiatan ini sudah berulang kali diadakan di kawasan Watu Gambir, Tawangmangu, dan selama ini tidak pernah  mengalami gangguan.

Namun, pada tahun ini acara yang telah diizinkan oleh pengelola, Pemerintah Desa dan aparat keamanan itu didatangi oleh massa yang mengatasnamakan Forum Ukhuwah Umat  Islam Solo Raya pada Jumat (5/6/2026) siang.

Mereka meminta acara tersebut dibubarkan.

Aksi penolakan berlangsung hingga malam hari. 

Panitia acara terpaksa memulangkan ratusan peserta remaja yang sudah datang dari berbagai daerah karena tidak ada jaminan keamanan dari aparat. 

Sementara itu, di kota Surakarta, terjadi aksi penolakan terhadap pendirian Gereja Kristen Jawa (GKJ) daerah Banyuanyar.

Pihak panitia menyebutkan rencana pendiri sudah dimulai sejak  2023 dan hampir semua persyaratan pembangunan sudah dipenuhi.

Hanya ada syarat surat dari  Badan Pertanahan Nasional dan syarat sosialisasi warga yang tertunda akibat Pilkada dan Pemilu  tahun 2024.