DPRD Jepara Siap Kawal Pembakuan Busana Adat Pengantin Khas Jepara, Dukung Pelestarian Budaya Daerah

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara menunjukkan komitmennya dalam pelestarian budaya lokal. 

Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menegaskan bahwa lembaganya siap mengawal dan memfasilitasi proses pembakuan busana adat pengantin khas Jepara yang digagas oleh Harpi Melati Jepara.

Program Harpi Melati yang berfokus pada pelestarian dan pengembangan tata rias pengantin tradisional khas Jepara.

Menurut Agus, peran DPRD tidak hanya sebatas fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga mencakup dukungan terhadap upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

“DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa warisan budaya daerah terus dijaga dan dikembangkan. Upaya Harpi Melati ini patut diapresiasi karena menjadi langkah konkret untuk memperkuat identitas budaya Jepara,” kata Ketua DPRD Jepara kepada Tribunjateng, Rabu (5/11/2025).

Baca juga: Polres Kudus Kumpulkan 100 Pengemudi Ojol, Diajak Jadi Mitra Polisi

Ketua DPRD Jepara menegaskan kesiapan pihaknya untuk membantu proses administratif dan penganggaran agar program pembakuan busana adat dapat berjalan. 

“Kami akan dorong agar rencana pembakuan ini bisa difasilitasi melalui mekanisme hibah daerah. Harpi Melati tinggal menyusun rincian anggaran dan mengajukan proposal ke Bupati, nanti kami bantu koordinasikan dengan Bappeda dan Disparbud,” jelasnya.

Agus menyampaikan bahwa DPRD akan memantau proses hingga tahap penerbitan Surat Keputusan (SK) pembakuan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. 

“Kami ingin agar busana pengantin khas Jepara ini tidak sekadar simbol, tapi menjadi warisan budaya yang diakui, dilestarikan, dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya para pelaku seni rias dan pariwisata,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPC Harpi Melati Jepara, Eny Rosidah, menjelaskan bahwa lembaganya telah mengembangkan tiga konsep busana pengantin khas Jepara, yakni Pengantin Jumpara, Samudra Mulia, dan Retno Kencono. 

Setiap konsep memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kekayaan nilai sejarah dan filosofi Jepara.

Dukungan DPRD Jepara ini menjadi angin segar bagi para pelaku seni rias di daerah. 

Dengan adanya sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan komunitas budaya, diharapkan pembakuan busana adat pengantin khas Jepara dapat segera terealisasi.

“Pelestarian budaya adalah tanggung jawab bersama. DPRD Jepara akan terus mengawal agar daerah ini memiliki ikon pengantin khas yang tidak hanya indah, tapi juga sarat makna dan filosofi lokal,” tutupnya. (Ito)