176 Bencana dalam Enam Bulan, Pemkab Pekalongan Perkuat Kecamatan Hadapi Risiko

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Sebanyak 176 kejadian bencana alam tercatat melanda Kabupaten Pekalongan sepanjang Januari hingga awal Juni 2026.

Tingginya angka kejadian tersebut, mendorong Pemerintah Kabupaten Pekalongan memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kecamatan melalui Deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) tahun 2026 yang digelar di aula Lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Rabu (3/6/2026).

Deklarasi tersebut, menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons penanganan bencana hingga ke tingkat wilayah yang paling dekat dengan masyarakat.

Baca juga: Pemkab Kendal Siagakan Petugas Jaga, Awasi Operasional Tambang Galian C Sepetek 

Baca juga: Respons Cat Lovers Melihat Vonis Pelaku Kasus Penganiayaan Kucing Mintel di Blora

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar menegaskan, bahwa program Kecamatan Tangguh Bencana harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.

"Kita tidak ingin ini hanya menjadi deklarasi seremonial belaka. Yang paling penting setelah, Deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana ini adalah pembuktian di lapangan.

"Harus ada perbedaan nyata dalam kesiapsiagaan kita. Para camat selaku pemimpin wilayah harus mampu mengorkestrasi seluruh potensi di tingkat kecamatan untuk mewujudkan substansi dari ketangguhan bencana ini," ujarnya.

Menurut Yulian, penguatan kapasitas kecamatan sangat penting mengingat Kabupaten Pekalongan memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.

Selain sering dilanda bencana hidrometeorologi, kondisi geografis Kabupaten Pekalongan yang beragam juga menimbulkan risiko berbeda di setiap wilayah.

Wilayah pegunungan bagian selatan rentan terhadap bencana tanah longsor, sementara kawasan pesisir utara menghadapi ancaman banjir rob yang terjadi secara berkala.

"Karena itu, diperlukan sistem penanganan yang cepat, terintegrasi, dan mampu bergerak dari tingkat kecamatan sebelum bantuan dari tingkat kabupaten maupun provinsi datang," imbuhnya.

Selain memperkuat kecamatan, pemerintah daerah juga berencana meningkatkan jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Pekalongan. Saat ini baru terdapat 18 desa yang berstatus Destana, sehingga perlu diperluas guna memperkuat ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Yulian juga mengingatkan seluruh camat agar memasukkan program ketangguhan bencana dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.

"Tantangan fiskal yang diperkirakan semakin ketat pada tahun mendatang, harus diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan akuntabel."

"Melalui momentum ini, mari kita bersama-sama mewujudkan Kecamatan Tangguh Bencana sebagai ikhtiar nyata kita dalam melindungi warga Kabupaten Pekalongan dari risiko bencana," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

"Kami ingin menyamakan persepsi, bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, serta menyatukan langkah antara pemangku wilayah kecamatan dan perangkat daerah terkait."

"Melalui kegiatan ini, kita juga melakukan penguatan kecamatan untuk merespons penanganan bencana di wilayahnya agar penanganan bisa berjalan cepat, tepat, dan terpadu," kata Agus. (Dro)