Peternak Kendal ke Pemerintah: Telur MBG Tak Perlu Impor

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Rencana pemerintah menggandeng investor asing untuk menambah pasokan telur program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat peternak lokal resah. 

Ketua Koperasi Peternak Unggas di Kabupaten Kendal, Suwardi, minta wacana itu ditinjau ulang.

Menurutnya, produksi telur dalam skala nasional sudah mencukupi untuk pasokan kebutuhan MBG. 

Baca juga: 59.410 Pelajar Brebes Pecahkan Rekor MURI Deklarasi Tertib Berlalu Lintas di Hardiknas 2026

Baca juga: Hardiknas 2026, Sukirman Serahkan Penghargaan untuk Guru dan Pembina Pramuka di Kabupaten Pekalongan

“Menyikapi pernyataan Ketua Kadin Pusat, kami menilai saat ini belum perlu menambah budidaya ayam petelur skala besar dengan melibatkan investor asing. Kami rasa tidak perlu impor telur," kata Suwardi, Minggu (3/5/2026).

Suwardi menambahkan, rencana pemerintah melibatkan pengusaha luar negeri justru membuat peternak lokal gelisah. Padahal selama ini mereka menjadi produsen utama telur.

Suwardi menegaskan peternak telur mendukung adanya program MBG. Akan tetapi, pihaknya meminta pemerintah memperhatikan para peternak-peternak lokal.

"Kami tentu mendukung penuh program MBG, karena program ini juga menggerakkan sektor pertanian, peternakan, hingga tenaga kerja,"

"Tetapi saat ini peternak kecil justru butuh perlindungan Jangan sampai mereka terpinggirkan gara-gara ekspansi besar investor asing." paparnya.

Lebih lanjut, jauh sebelum adanya program MBG, peternak sudah berjuang sampai Indonesia swasembada telur. 

Suwardi menuturkan, saat ini produksi nasional mencapai sekitar 6,8 juta ton per tahun.

Sementara untuk kebutuhan MBG, jika menyasar 83,5 juta penerima, diperkirakan mencapai 5.250 ton. 

Namun ia juga menyoroti penyerapan telur dari program MBG yang masih di kisaran 3 persen dari produksi sebelum program berjalan. 

"Kalau telur dikonsumsi dua kali sepekan, butuh 167 juta butir atau 10.500 ton. Yakni sekitar 8 persen dari total produksi nasional,” tuturnya.

Suwardi berharap pemerintah akan terus dorong keterlibatan peternak lokal lewat skema kemitraan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

"Kami berharap agar pemerintah lebih memperhitungkan supaya peternak sejahtera, dan kecukupan ketersedian bahan baku pakan," tandasnya. (ags)