Kemenkum Tandatangani Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja 2026

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Mengawali tahun 2026, Kementerian Hukum mempertebal komitmen dalam peningkatan kinerja dan penguatan upaya pencegahan korupsi melalui Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026, Kamis (08/01).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini dipusatkan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum. Acara tersebut dihadiri secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila, turut hadir secara langsung didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin. Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, bersama jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Jateng mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Aula Kantor Wilayah.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas capaian Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, di mana Kementerian Hukum memperoleh nilai 77,17 persen. Menurutnya, keberhasilan pembangunan birokrasi tidak hanya diukur dari sistem yang dibangun, tetapi dari nilai dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna akhir layanan publik.

Menteri Hukum juga menyoroti keberhasilan pengembangan Pos Bantuan Hukum yang hingga saat ini telah menjangkau lebih dari 71.000 desa dan kelurahan. Seluruh layanan tersebut, lanjutnya, terpantau melalui sistem digitalisasi yang terus dikembangkan oleh Kementerian Hukum.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pada awal April 2026, transformasi digital Kementerian Hukum dalam bentuk super aplikasi akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Melalui aplikasi bernama **PASTI**, seluruh layanan publik maupun layanan internal Kementerian Hukum dapat diakses dan diselesaikan dalam satu genggaman, lengkap dengan dashboard yang memungkinkan pemantauan setiap permohonan layanan hukum secara real time.

Menteri Hukum juga mendorong seluruh jajaran untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik, yang nantinya akan diberikan penghargaan. Ia kembali mengingatkan pesan Presiden Republik Indonesia bahwa sudah saatnya seluruh aparatur negara mengabdi sepenuh hati dan berterima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan.

Selain penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Pakta Integritas. Perjanjian kinerja tersebut menjadi instrumen pengendalian kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target organisasi dapat tercapai secara optimal, terukur, dan berkualitas.