Perkuat JDIH, Kemenkum Jateng Terima Audiensi KPU Jateng

Dalam kesempatan yang sama, Delmawati juga memaparkan praktik layanan literasi hukum yang tengah digencarkan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.

“Kami mendorong literasi hukum melalui pembiayaan dan pendistribusian konten, seperti informasi Pos Bantuan Hukum dan Paralegal, yang kami sosialisasikan melalui media sosial, website, YouTube, radio, hingga media cetak,” ujarnya.

Sebagai rekomendasi, Delmawati menegaskan pentingnya pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat. 

“Tertib pendokumentasian dan penginformasian ini penting untuk memastikan setiap produk hukum sah, berkualitas, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sebagai informasi, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, yang menegaskan JDIH sebagai sistem nasional penyediaan dokumen dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi. (***)