Kemenkum Jateng Dorong Penguatan Layanan dan Kompetensi Paralegal

TRIBUNJATENG.COM, KAB. SEMARANG – Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati, menilai layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kab Semarang, telah berjalan efektif. 

Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan, terutama aspek privasi dan kompetensi paralegal, masih perlu terus diperkuat.

Hal tersebut disampaikan Delmawati saat melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posbankum Desa Bejalen, Selasa (10/02).

Menurutnya, Posbankum desa tidak boleh sekadar hadir sebagai formalitas administratif, melainkan harus menjadi ruang aman bagi warga untuk mencari keadilan.

“Kami melihat Posbankum di Desa Bejalen ini sudah berjalan. Ada layanan yang benar-benar digunakan masyarakat, ada kasus yang ditangani, bahkan ada penyelesaian melalui mediasi. Ini menunjukkan Posbankum bukan hanya papan nama,” kata Delmawati.

Dalam peninjauan di lapangan, Delmawati mendapati bahwa sebagian besar layanan yang diberikan Posbankum berkaitan dengan persoalan rumah tangga, termasuk perceraian.

Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam penyediaan ruang layanan yang menjamin kerahasiaan.

“Untuk kasus-kasus tertentu, khususnya yang menyangkut konflik rumah tangga, privasi itu mutlak. Kami sarankan ada sekat atau ruang khusus agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat menyampaikan persoalannya,” ujarnya.

Delmawati menambahkan, keberhasilan Posbankum tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang dilayani, tetapi juga dari kualitas pendampingan dan penyelesaian yang dihasilkan.

Ia menyebut mediasi sebagai salah satu instrumen penting yang harus diperkuat di tingkat desa.

“Kami melihat beberapa penyelesaian mediasi yang berhasil. Banyak di antaranya terkait persoalan keluarga. Ini menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi di desa sangat relevan dan dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Delmawati juga menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas paralegal desa.

Saat ini, Kabupaten Semarang telah memulai pelatihan paralegal selama tiga hari, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan hukum di tingkat akar rumput.

“Paralegal ini ujung tombak. Apa yang mereka dapatkan dari pelatihan harus bisa diaktualisasikan. Di Desa Bejalen ada enam paralegal, dan mereka punya peran penting dalam memastikan layanan Posbankum benar-benar dirasakan warga,” ujar Delmawati.

Selain layanan bantuan hukum, Delmawati mendorong agar Posbankum juga berfungsi sebagai pusat edukasi hukum masyarakat.