Kunker Pansus DPR RI ke Kemenkum Jateng, Bahas RUU Desain Industri

Perwakilan perguruan tinggi lainnya turut menyoroti lamanya proses pemeriksaan desain industri serta perlunya penguatan fasilitasi dan pendampingan bagi kampus maupun pelaku usaha dalam pengajuan desain industri.

Anggota Pansus DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Desain Industri menjadi penting karena regulasi yang ada saat ini disusun pada tahun 2000, jauh sebelum perkembangan era digital dan media sosial seperti saat ini.

“Kalau anak muda sekarang, asetnya bukan lagi rumah atau tanah, tetapi intellectual property. Karena itu regulasi harus mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Senada dengan itu, anggota Pansus lainnya, Achmad, menilai bahwa penguatan pelindungan desain industri juga dapat mendorong lahirnya inovasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI, Yasmon, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan peserta.

Ia mengakui masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara merek, paten, hak cipta, dan desain industri sehingga menjadi tugas bersama dalam meningkatkan literasi kekayaan intelektual.

Yasmon juga menyampaikan bahwa pada tahun ini DJKI memprioritaskan pembentukan Sentra KI di perguruan tinggi, lembaga litbang, BRIDA, dan BAPPERIDA guna memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di daerah.

Menutup kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah kembali menegaskan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi agar implementasi RUU Desain Industri nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. (***)