Posyandu Kini Jadi Harapan Anak Putus Sekolah dan Keluarga Rentan di Batang

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Pemerintah Kabupaten Jepara menegaskan jika saat ini, Posyandu kini tak hanya menjadi tempat ibu-ibu menimbang balita.

Di ruang sederhana itulah, harapan anak-anak yang nyaris putus sekolah, keluarga tak mampu berobat, hingga warga yang terjebak persoalan sosial mulai ditautkan kembali pada negara.

Transformasi besar Posyandu ini mengemuka dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal Renstra Posyandu Kabupaten Batang, dihadiri secara langsung istri Bupati Batang, Faelasufa dan Wakil Bupati Batang, Suyono di aula Pemkab Batang, Senin (19/1/2026).

Istri Bupati Batang, Faelasufa, menegaskan Posyandu telah memasuki babak baru pasca terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

Baca juga: Di Tengah Anggaran Sempit, Guru PPPK Batang Tersenyum Lega SK Diperpanjang karena Dedikasi

Namun di balik regulasi dan dokumen perencanaan, Wakil Bupati Batang, Suyono, mengingatkan bahwa wajah asli Posyandu sejatinya adalah wajah masyarakat kecil.

“Yang paling penting itu praktik di lapangan. Anak tidak sekolah, orang tua tidak mampu, bingung ujian, bingung biaya. Negara harus hadir, jangan sampai anak-anak kita putus sekolah hanya karena orang tuanya tidak tahu harus mengadu ke mana,” kata Suyono kepada Tribunjateng, Senin (19/1/2026).

Ia mencontohkan kasus anak yang harus tetap mengikuti ujian meski kondisi keluarga tidak memungkinkan.

Menurutnya, pendidikan adalah hak warga negara yang wajib dijamin negara, setidaknya hingga jenjang SMA.

“Jangan sampai karena orang tua tidak paham, tidak punya akses, akhirnya anak berhenti sekolah. Itu bukan salah mereka,” tegasnya.

Melalui Posyandu enam bidang layanan dasar, pendidikan kini menjadi bagian penting yang harus dikolaborasikan dengan dinas terkait.

Posyandu tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi simpul awal mendeteksi persoalan warga, lalu menghubungkannya dengan sistem negara.

“Posyandu ini titik terdekat dengan rakyat. Kalau ada anak tidak sekolah, tidak bisa berobat, tidak punya sanitasi layak, di situlah negara seharusnya bergerak,” ujarnya.

Ia mengingatkan, negara telah mengalokasikan anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN.

Tantangannya bukan lagi dana semata, tetapi koordinasi dan keberanian mencari solusi konkret.

“Jangan sampai kita hanya rapat, hanya presentasi, tapi tidak bisa memberi solusi. Kita ini pelayan masyarakat, bukan penyelenggara panggung,” ungkapnya.