Bapperida Batang Pastikan Suara Anak-anak Tak Lagi Sekadar Hiasan

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Biasanya, ide - ide anak hanya berhenti di dinding kelas atau forum seremonial, namun tahun ini, Pemerintah Kabupaten Batang memastikan suara mereka tak lagi menguap begitu saja.

Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemkab Batang menyiapkan langkah berbeda dalam penyusunan perencanaan 2027, membawa langsung aspirasi anak ke dalam dokumen resmi pembangunan daerah.

Pada 3 Maret 2026 mendatang, Aula Kantor Bupati Batang akan menjadi saksi bagaimana metode sederhana seperti post it warna warni dan sesi curah pendapat bisa berujung pada kebijakan konkret. 

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Batang, Eni Triwiyanti, menilai selama ini suara anak kerap kalah oleh dominasi forum orang dewasa.

“Kalau digabung dengan forum besar, mereka biasanya tidak berani bicara.

Padahal perencanaan harus komprehensif, memenuhi semua kelompok usia,” kata Eni kepada Tribunjateng, Senin (23/2/2026).

Baca juga: Stok Darah Menipis di Bulan Ramadan, PMI Batang Beri Hadiah Sarung Batik untuk Pendonor

Karena itu, forum ini dirancang berbeda dari rapat pemerintahan yang identik dengan presentasi panjang dan suasana formal. 

Bapperida menggandeng UNICEF sebagai fasilitator untuk menciptakan ruang diskusi yang lebih cair dan ramah anak.

Alih - alih duduk diam mendengarkan, para peserta akan terlibat aktif dalam ice breaking, diskusi kelompok, hingga merumuskan pernyataan suara anak yang nantinya dibacakan secara resmi. 

Pernyataan inilah yang akan menjadi bahan input dalam dokumen perencanaan 2027.

Tak berhenti di forum, Kepala Bapperida Kabupaten Batang, Bagus Pambudi, menegaskan ada komitmen afirmatif dari pemerintah daerah.

“Khusus 2027, akan ada alokasi atau afirmasi khusus. Usulan anak harus terakomodir dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran,” tegasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Batang untuk memperkuat posisi sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). 

Selama ini, usulan anak sering kali hanya terakomodasi jika kebetulan sejalan dengan program desa atau kecamatan.

Tahun depan, pendekatannya berubah, aspirasi anak diperlakukan sebagai kebutuhan prioritas yang wajib dicatat secara administratif.