Waspada Efek Domino Kenaikan Harga Pertamax, Ini Upaya Pemkab Batang

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Kenaikan harga Pertamax yang melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 berpotensi memicu efek domino terhadap biaya distribusi, transportasi, hingga harga kebutuhan masyarakat. 

Menyikapi kondisi tersebut, Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang memetakan sektor -sektor yang paling rentan terdampak guna mengantisipasi gejolak ekonomi di daerah.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, Wahyu Budi Santoso mengatakan, dampak kenaikan BBM non subsidi tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berpotensi menjalar ke sektor perdagangan, industri, maupun distribusi barang yang selama ini bergantung pada Pertamax sebagai bahan bakar operasional.

Menurutnya, biaya transportasi merupakan salah satu komponen penting dalam rantai distribusi. 

Baca juga: RS QIM Batang Kini Hadirkan Fasilitas CT Scan 64 Slice, Lengkapi Kemampuan Diagnostik Pasien

• Zainal Bongkar Catatan Keuangan Andi di Sidang TPPU Gus Yazid, Ketua DPRD Terima Rp1 Miliar?

Ketika harga BBM naik signifikan, pelaku usaha berpeluang melakukan penyesuaian biaya operasional yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang di tingkat konsumen.

“Yang perlu kami cermati bukan hanya konsumsi BBM masyarakat, tetapi dampak lanjutannya terhadap aktivitas ekonomi."

"Sektor distribusi dan transportasi menjadi yang paling berpotensi merasakan tekanan,” kata Wahyu kepada Tribunjateng.com, Rabu (10/6/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah daerah sedang menyiapkan langkah pemantauan intensif selama sepekan ke depan untuk mengukur dampak riil di lapangan. 

Survei akan menyasar pelaku perdagangan, industri, jasa transportasi, hingga pasar tradisional guna mengetahui apakah kenaikan biaya operasional mulai memengaruhi harga barang dan kelancaran distribusi.

Selain itu, Pemkab juga mengantisipasi perubahan perilaku konsumen akibat selisih harga yang cukup tinggi antara Pertamax dan BBM dengan harga lebih rendah. 

Peralihan konsumsi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan permintaan pada jenis BBM tertentu sehingga perlu diimbangi dengan kesiapan pasokan.

“Biasanya setelah ada kenaikan harga akan muncul penyesuaian perilaku masyarakat. Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina agar stok BBM tetap aman dan tidak terjadi gangguan pelayanan,” ujarnya.

Wahyu menegaskan, hingga saat ini pasokan BBM di SPBU Kabupaten Batang masih dalam kondisi aman.

Baca juga: Kejar Haji di Usia Prima, Gen Z Batang Rela Nabung Bertahun-tahun Demi Nomor Porsi

• UPDATE Kasus Penipuan Eks Pegawai Mandiri Taspen Purwokerto, Sudah Ada 110 Korban

Namun, pemerintah daerah tetap melakukan pengawasan agar tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, kenaikan harga Pertamax juga berdampak pada operasional pemerintahan. 

Sejumlah instansi harus melakukan penyesuaian penggunaan kendaraan dinas karena anggaran bahan bakar yang telah disusun sebelumnya menggunakan asumsi harga lama.

“Anggaran tidak berubah, sehingga yang bisa dilakukan adalah efisiensi penggunaan BBM untuk kegiatan yang benar-benar prioritas,” ucapnya. 

Hasil pemetaan yang dilakukan Disperindagkop nantinya akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan langkah mitigasi apabila ditemukan kenaikan biaya distribusi yang berpotensi memicu inflasi daerah atau mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami ingin mendapatkan gambaran yang akurat mengenai dampak kenaikan BBM ini."

"Dari situ nanti bisa diketahui sektor mana yang paling terdampak dan langkah apa yang perlu diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah,” tutupnya. (*)