Lantik 12 Pejabat, Bupati Kudus Samani: Tanda Birokrasi yang Sehat

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Bupati Kudus Sam'ani Intakoris melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus di Pendopo Kudus, Selasa (30/9/2025). 

Dalam pelantikan ini Sam'ani meminta kepada setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilantik untuk segera akselerasi dalam menyesuaikan jabatannya.

Dalam pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton, Ketua DPRD Kudus Masan, Sekda Kudhs Revlisianto Subekti, dan sejumlah pejabat eselon III dan IV.

Baca juga: Ketua DPRD Kudus: Pertumbuhan Ekonomi Kudus Masih Perlu Digenjot

"Bahwa mutasi promosi adalah tanda birokrasi yang sehat. Sebelumnya kaki tetap ada rekomendasi BKN (Badan Kepegawaian Negara)," kata Sam'ani.

Adapun 12 pejabat yang dilantik yaitu Harso Widodo sebagai Kepala Disducapil Kudus, Catur Sulistyanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan, Masyudi sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Kemudian Catur Widiyatno sebagai Kepala Disnakerperinkop-UKM, Abdul Halil sebagai Kepala Disbudpar, dan kemudian Andini Aridewi sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Nama berikutnya yang dilantik yaitu Dwi Yusi Sasepti sebagai Sekretaris DPRD Kudus, Mutrikah sebagai Kepala Dinas Arpusda, Putut Winarno sebagai Kepala Dinsos-P3AP2KB, dan Mohammad Fitriyanto ssbagai Kepala DPMPTSP.

Nama selanjutnya yang dilantik yaitu Mundir ssbagai Kepala Dinas Perhubungan dan Eko Hari Djatmiko sebagai Kepala BPBD.

Sam'ani melanjutkan, semua kepala OPD yang ada dan telah dilantik untuk saling melengkapi dan saling membantu. 

Untuk itu perlu adanya gotong royong dalam menyukseskan pemerintahan selaras dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati.

"Tidak ada OPD favorit. Semua penting. Ada kebutuhan OPD, maka disusun dalam SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) untuk  saling melengkapi dan memberi kontribusi kepada Kabupaten Kudus," kata Sam'ani.

Dalam pelantikan kali ini juga terdapat nama Abdul Halil yang dilantik sebagai Kepala Disbudpar. 

Nama tersebut sebelumnya dibebastugaskan oleh bupati karena pelanggaran disiplin. 

Menurut Sam'ani rekomendasi pelantikan kali ini sudah lebih dulu diajukan dan sudah keluar. 

Untuk itu nama tersebut lebih dulu dilantik untuk kemudian kembali dinonaktifkan.