Ketua DPRD Kudus: Pertumbuhan Ekonomi Kudus Masih Perlu Digenjot

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, H. Masan menyampaikan, setiap program pembangunan daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus 2025-2029 harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Setiap program pembangunan yang disusun juga harus memperhatikan skala prioritas daerah. Mana saja program kerja yang harus didahulukan didukung dengan pembiayaan yang cukup.

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, DPRD menilai bahwa Kabupaten Kudus sejauh ini sudah bisa mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan dengan hasil cukup bagus.

Baca juga: Bahagianya Isna: Dulu Was-Was Atap Bocor, Kini Rumah Impian Menjadi Nyata di Kudus

Namun, kata Masan, bupati Kudus meminta agar semua pihak sebagai penyelenggara pemerintah jangan terlena.

Artinya, eksekutif dan legislatif harus tetap konsern menjalankan program-program pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan daerah.

"Bagaimanapun, pembangunan Kabupaten Kudus harus konsern pada hal-hal yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Juga menyasar sektor-sektor lain untuk pembangunan lebih maju," terangnya, Selasa (30/9/2025).

Masan menyoroti sektor pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus yang dinilai masih cukup rendah di bandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten sekitar.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah khusus Kabupaten Kudus pada 2026 diproyeksikan 3,00 - 3,70 persen, lebih rendah dari Kabupaten Pati 5,50 - 6,50 persen dan Kabupaten Jepara 4,82 - 5,62 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kudus juga masih di bawah kabupaten sekitar hingga 2030 mendatang sekitar 1-2 persen dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati dan Jepara.

Masan menyebut sektor pertumbuhan ekonomi daerah yang masih rendah harus menjadi perhatian khusus.

Jika kondisi ini dibiarkan saja, berpotensi menambah angka kemiskinan masyarakat. Sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah, supaya program pembangunan yang dijalankan berdampak positif bagi semua sektor.

"Ini yang harus hati-hati dan dijaga. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus masih cukup rendah di bawah 5 persen. Dari situ kita fokus penanganan pertumbuhan ekonomi di Kudus," tegasnya.

Diketahui bahwa delapan indikator yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Tengah 2025-2029, meliputi, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, tingkat pengangguran terbuka, indeks reformasi birokrasi, indeks integritas nasional, indeks demokrasi Indonesia, dan otonomi fiskal daerah.

Proyeksi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kudus cukup baik di atas Kabupaten Pati dan Jepara.

Pada proyeksi 2026, Kudus menargetkan pengangguran terbuka turun menjadi 2,87 - 2,57 persen. Sedangkan Kabupaten Pati 3,74-3,44 persen, dan Kabupaten Jepara 3,15 - 2,97 persen. Kondisi serupa diproyeksikan terjadi hingga 2030.