Bupati Kudus Sam'ani Tekankan Optimalisasi PAD di Balik Pemangkasan Transfer Pusat

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Bupati Kudus Sam'ani Intakoris memastikan jajarannya untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).

Hal itu disampaikan saat Sam'ani memimpin forum konsultasi publik rencana awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus 2027 di pendopo belakang, Kamis (22/1/2026).

Dalam forum yang dipimpin langsung oleh Sam'ani berikut wakilnya Bellinda Birton tersebut, dihadiri oleh seluruh organisasi perangkat daerah, forum koordinasi pimpiman daerah, Ketua DPRD, dan Bapperida kabupaten sekitar Kudus.

"Forum ini menjadi ruang bersama untuk menyatukan pandangan.

Di tengah berkurangnya transfer ke daerah, kita harus semakin cermat menentukan prioritas pembangunan, mendorong peningkatan PAD, serta memastikan program benar-benar berdampak bagi masyarakat," kata Sam’ani Intakoris.

Dari data Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, pemangkasan TKD untuk Kabupaten Kudus tahun 2026 merupakan yang terbesar di Jawa Tengah.

Nilainya mencapai Rp 538 miliar. Sementara untuk PAD tahun 2026 ini pendapatan asli daerah sebesar Rp 713.937.718.450.

Pendapatan asli daerah ini terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. 

Baca juga: BREAKING NEWS: KPK Geledah Kantor Bupati Pati Hari Ini

Sam'ani melanjutkan, fokus pembangunan ke depan diarahkan pada penanganan sampah sebagai tanggung jawab bersama, pemulihan infrastruktur pascabencana misalnya jalan dan bangunan sekolah, serta pembangunan kolam retensi sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.

"Selain itu perencanaan daerah juga diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat, di antaranya ketahanan pangan, Program MBG (Makan Bergizi Gratis), dan percepatan KDMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih)," katanya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Revlisianto Subekti mengatakan, forum ini dinilai penting.

Dari sinilah RKPD 2027 tersusun. Masukan berokut usulan dari forum ini akan menjadi dasar penyusunan rancangan RKPD, dilanjutkan Musrenbang, sinkronisasi dan verifikasi usulan, hingga finalisasi dan penetapan Peraturan Bupati RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027 pada Juni 2026.

Ssbelumnya, kata Revli, pihaknya telah menganalisis isu strategis sesuai tugas pokok berikut fungssi perangkat daerah, mengacu kebijakan nasional, serta masukan pemangku kepentingan yang diselaraskan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, visi misi, serta program prioritas bupati dan wakil bupati.

"Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus juga menunjukkan tren peningkatan yang perlu dijaga," kata Revli.

Kemudian Kepala Bapperida Kabupaten Kudus, Sulistiyowati mengatakan, konsultasi publik kali ini untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat.