Prabowo: Tak Ada Alasan Izinkan Kekerasan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan satu sama lain.

Ia beranggapan, budaya warga jaga warga menjadi bagian krusial agar tidak ada ruang bagi provokator maupun kekerasan. 

Hal itu diungkapkan presiden menanggapi 17+8 tuntutan rakyat saat berbincang dengan pemimpin redaksi (Pemred) media di kediamannya di Hambalang, Bogor, akhir pekan lalu. 

“Jadi semua yang mengarah kekerasan, kita wajib, seluruh masyarakat wajib menjaga. Tidak ada alasan untuk mengizinkan kekerasan, tidak ada alasan, tidak ada alasan untuk bakar-bakar," ,” katanya, dikutip dari siaran pers Tim Media Prabowo, Selasa (9/9).

"Tidak ada perjuangan demokrasi dengan membakar lembaga-lembaga demokrasi, gedung-gedung demokrasi yang dibangun dengan uang rakyat," sambungnya. 

Prabowo menilai, aksi anarkis justru bertentangan dengan kepentingan rakyat. Ia menyebut, gedung-gedung yang dibakar saat demonstrasi beberapa waktu lalu, misalnya, dibangun dengan uang rakyat.

"Gedung-gedung itu dibangun dengan uang rakyat, yang setengah mati kita kumpulkan," ujarnya. 

Kepala Negara beranggapan, pihak-pihak yang melakukan hal tersebut sama saja tidak cinta terhadap negara.

"Jadi pihak-pihak yang melakukan ini, menurut saya memang tidak cinta Tanah Air, tidak cinta rakyat, ngomong cinta rakyat, (tapi) ingin mengadu domba rakyat dengan pemimpin dengan tujuan yang nggak jelas,” tukasnya. 

Ia menyarankan agar masyarakat kembali kepada budaya pengamanan yang sudah lama berlaku dalam kehidupan sehari-hari warga. Misalnya, ronda, siskamling, dan sebagainya. 

“Saya juga menganjurkan kita kembali ke budaya kita. Ada pengamanan lingkungan masing-masing, dulu ada yang dikenal ronda, ada yang dikenal siskamling, kentongan, masing-masing mengamankan,” tuturnya. 

Prabowo juga meminta masyarakat sigap melaporkan jika ada pihak luar yang berusaha menghasut.

“Kalau ada orang-orang luar yang nggak jelas, yang mau menghasut, segera laporan, kalau perlu ya diusir, ya dicegat-lah,” ucapnya.

Berkait dengan usulan membentuk tim investigasi independen pascademo yang berujung ricuh sejak Senin (25/8) hingga akhir Agustus 2025, Prabowo menyebut, hal itu masuk akal.

“Ya, saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan, dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana,” ujarnya.

Kepala Negara menyatakan, beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah masuk akal, meski beberapa lainnya perlu dibicarakan lebih jauh. 

“Kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya kira banyak yang masuk akal. Banyak yang menurut saya normatif, dan bisa kita bicarakan dengan baik,” bebernya. 

Menurut dia, satu usulan yang dapat diperdebatkan adalah menarik TNI dari pengamanan sipil karena tugas utama TNI adalah menjaga rakyat dari berbagai bentuk ancaman. 

Ia berujar, aksi pembakaran yang terjadi dalam rangkaian unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 lalu merupakan bentuk ancaman.

“Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, iya kan?" tukasnya. 

"Tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman, manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar itu ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable," sambungnya. 

Prabowo menekankan, seluruh langkahnya akan berpegang pada amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada saya,” kata Prabowo. (Kompas.com/Fika Nurul Ulya)