Pemerintah Evaluasi Menyeluruh MBG, Keselamatan Anak Jadi Prioritas

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah cepat menyusul insiden keracunan massal yang banyak menimpa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Sebanyak 12 menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan hadir dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang digelar di Halim, sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air, Sabtu (27/9), usai merampungkan kunjungan kerja ke luar negeri.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, rapat darurat itu digelar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

"Setelah kedatangan Presiden di tanah air, Presiden langsung mengumpulkan sejumlah menteri dan jajaran kabinet, salah satu yang dibahas adalah perihal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Zulhas, sapaannya, dalam konferensi pers di Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9).

Menurut dia, ada beberapa poin penting hasil rapat tersebut, antara keselamatan anak menjadi perhatian utama pemerintah.

"Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus," ujarnya.

Sebagai langkah awal, Zulhas menuturkan, pemerintah memutuskan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah menyebabkan keracunan. Penutupan dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi. 

"Kami juga sudah berdiskusi untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN (Badan Gizi Nasioanl) yaitu SPPG (Satuan Penyedia Pangan Gizi) yang bermasalah akan kami tutup sementara," ucapnya.

Selain itu, dia menambahkan, pemerintah juga melakukan evaluasi yang difokuskan pada kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak di seluruh SPPG. 

Zulhas menyatakan, pemerintah juga mewajibkan sterilisasi alat makan, perbaikan proses sanitasi, peningkatan kualitas air, serta pengelolaan limbah.

"Selain itu, setiap SPPG diwajibkan mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai standar keamanan makanan," bebernya.

Kemudian, ia berujar, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga diminta mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pemantauan rutin terhadap program MBG.

"Semua langkah diambil secara terbuka, agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia," tuturnya.

Adapun, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, akan menyiapkan ahli gizi dari Kemenkes untuk membantu BGN dalam menjalankan program MBG. “Ahli gizinya sedang saya persiapkan. Untuk sementara akan kami bantu dari Kemenkes,” ujarnya. 

Meski demikian, ia belum menjelaskan secara rinci jumlah ahli gizi dari Kemenkes yang akan ditugaskan di BGN. Menurut dia, saat ini pemerintah akan fokus dalam mempercepat perbaikan di BGN agar seluruh dapur memenuhi syarat dalam menyajikan MBG.