Nama BEM Undip Dicatut Dukung RUU KUHP oleh DPR RI Tanpa Audiensi

TRIBUNJATENG.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) dicatut dalam dukungan RUU KUHAP oleh DPR RI.

BEM Undip tercantum sebagai salah satu pihak yang disebut menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Kabar itu membuat heboh lantaran pihak BEM Undip merasa dukungan RUU KUHAP itu tidak pernah dilakukan.

Baca juga: Di Depan Suporter PSIS Semarang, Fariz Suami Datu Nova Tegaskan Bukan Owner Persela

• Video Dosen Untag Akui Sudah Tahu Hubungan Asmara Dosen Levi dan AKBP Basuki : Sudah Diingatkan

Bahkan anggota BEM Undip tahu kabar pencatutan itu dari media sosial.

Kabid Sosial dan Politik BEM Undip, Adam Firdaus bahkan kaget karena pertama kali melihat info itu 

“Sebenarnya kita kaget, nggak ad informasi apapun. Kita melihat dari laman Instagram DPR RI. Yang menjadi keheranan, kami belum pernah mengirimkan surat, belum pernah audiensi terkait RUU KUHAP,” ucap Adam dalam wawancara di program Saksi Kata Tribun Jateng.

Selama ini, BEM Undip sendiri belum melakukan audiensi karena merasa masih bentuk partisipasi palsu.

“Banyak yang diundang untuk audiensi, akan tetapi daftar inventaris dari masalah dan permasalah yang disampaikan tidak diakomodir,” lanjutnya.

Pencatutan ini membuat Adam dan anggota lain merasa kecewa.

Terlebih yang melakukan pencatutan tersebut adalah lembaga negara.

Bahkan BEM Undip berencana melakukan pencatutan pada DPR RI.

Pihak BEM Undip kini meminta DPR RI untuk meminta maaf dan melakukan klarifikasi.

Tak hanya BEM Undip, namun ada lembaga dan NGO lain yang dicatut oleh BEM Undi.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Pekan Progresif FH Undip, Ilman Nurfathan mengatakan jika ia pernah datang dalam diskui pendapat umum di Jakarta pada 20 Mei 2025.

Sayangnya dalam diskusi tersebut, ia tak mendapat hasil yang baik.