Bisnis Saya Gagal, Klarifikasi Taqy Malik Soal Utang Macet Rp9 Miliar untuk Beli Tanah Masjid

Klarifikasi Taqy Malik Soal Utang Macet Rp9 Miliar untuk Beli Tanah Masjid: “Bisnis Saya Gagal”

TRIBUNJATENG.COM – Youtuber sekaligus pendakwah muda Taqy Malik akhirnya buka suara setelah namanya terseret dalam kasus sengketa lahan di kawasan Bogor, Jawa Barat, yang nilainya mencapai Rp9 miliar.

Kasus ini bermula dari program donasi Rp30 ribu per orang yang digagas oleh Taqy dengan niat membantu menyelamatkan pembangunan masjid. Namun, langkah tersebut justru menuai kritik tajam.

 Sejumlah pihak menuding dana yang terkumpul tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan masjid, melainkan untuk melunasi utang pembelian lahan.

Kuasa hukum pihak penjual tanah, Husen Bafddal, memperingatkan Taqy agar tidak menggunakan isu masjid untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan hukum yang sedang dihadapi.

“Delapan (kavling) itu, satu di antaranya sudah berdiri bangunan rumah yang saat ini ditempati dan ditinggali oleh saudara Taqy Malik beserta keluarganya,” ujar Husen dikutip dari YouTube STARPRO Indonesia, Sabtu (4/10/2025).

Husen menjelaskan bahwa konflik ini berawal dari jual beli delapan petak tanah kavling antara kliennya, Sirhan, dan Taqy Malik.

“Jadi perlu teman-teman mengetahui bahwa sebelumnya ada kesepakatan jual beli ya yang dituangkan dalam perjanjian jual beli antara klien kami dengan saudara Taqy Malik itu terkait dengan kavling tersebut senilai Rp9 miliar,” jelasnya.

Dari kesepakatan itu, Taqy disebut baru membayar sebagian kecil dari total harga.

“Kemudian dia baru membayar DP itu sebesar Rp1 miliar, nah setelah itu dia membayar, mencicil semaunya dia, semampunya dia, sewaktu-waktunya dia. Jadi totalnya yang baru dia bayar itu Rp2,2 miliar,” tambah Husen.

Perjanjian pelunasan diketahui sudah jatuh tempo sejak tahun 2023, dan pihak penjual kini meminta Taqy segera mengosongkan lahan tersebut.

Klarifikasi Taqy Malik

Menanggapi tudingan tersebut, Taqy Malik memberikan klarifikasi terbuka. Ia menegaskan bahwa sejak awal, niatnya adalah membangun masjid tanpa melibatkan pinjaman bank.

“Saat melihat tanah itu, saya bilang ke istri saya, ‘yang, misal masjid itu dibangun di tanah ini, kebayang gak berapa banyak anak muda yang balik kepada Allah.’ Akhirnya saya ketemu sama yang punya tanah, saya bilang niat baik saya. ‘Mas, saya mau bikin masjid di tanah ini. Saya izin bayar lahan ini secara bertahap. Saya gak mau berurusan dengan bank, saya gak mau riba,’” jelas Taqy.

Ia mengaku berencana melunasi harga lahan tersebut dalam waktu satu tahun.

“Saya niatkan Rp9 miliar itu akan selesai dalam satu tahun. Berarti cicilannya Rp667 juta. Kenapa saya berani, karena ada guru-guru saya di belakang yang siap support, siap kasih nasehat. Kedua, saya ada bisnis yang InsyaAllah bisa nutup ini. Makanya saya sama sekali gak berharap pakai uang umat,” lanjutnya.

Namun, rencana itu tak berjalan sesuai harapan.

“Di perjalanan baru mulai, project saya gagal, bisnis saya gagal. Di termin kedua, saya gagal bayar sesuai perjanjian. Dari Rp667 juta, saya bisanya cuma Rp100 juta. Saya membayar sampai 12 bulan tapi semuanya semampu saya. Saya tidak bisa memaksa kemampuan. Total sampai 12 bulan itu kita bayar Rp2,24 miliar dari Rp9 miliar,” ungkap Taqy.

Desakan Transparansi dan Kontroversi Donasi Rp30 Ribu

Meski Taqy telah memberi penjelasan, publik tetap menuntut transparansi penuh terkait penggunaan dana umat. Banyak pihak menilai, pembangunan masjid seharusnya dikelola secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Kontroversi makin ramai setelah muncul program donasi Rp30 ribu per orang yang diinisiasi oleh Taqy. Program yang semula bertujuan membantu menyelamatkan masjid itu justru menuai tudingan karena dianggap tidak jelas arah penggunaannya.

Sebagian pihak menduga dana tersebut digunakan untuk melunasi utang pembelian tanah, bukan murni untuk pembangunan masjid sebagaimana disampaikan di awal. Kritik ini pun memperkuat desakan agar Taqy Malik menjelaskan secara terbuka sumber dan penggunaan dana proyek tersebut.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa niat baik dalam membangun rumah ibadah perlu diiringi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serta menjaga kepercayaan publik.
(*)