Media Sosial: Jembatan Komunikasi Pejabat dan Rakyat

Oleh: Riky Ardiyanto, Kepala Komunikasi Universitas Harkat Negeri

MEDIA sosial kini seakan telah menjadi sumber informasi dan komunikasi yang tercepat dari dan kepada siapapun yang memanfaatkannya sebagai rujukan informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi penting bagi pejabat pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang hampir sebagian besar menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi.

Komunikasi digital melalui media sosial telah memperlihatkan secara terbuka berbagai peristiwa yang terjadi di pemerintahan, semua aspek formal maupun non formal terlihat di media sosial, tak pelik menimbulkan reaksi yang beragam, terkadang ada reaksi positif yang muncul dan tak jarang pula reaksi negatif yang hadir. Beragam konten yang muncul baik konten informasi yang sengaja disebar, atau bahkan tak jarang konten yang tidak sengaja tersebar oleh pejabat pemerintah, dalam artian disebarluaskan oleh akun lain.

Berbicara tentang pejabat pemerintah, sudah pasti tak lepas dengan sistem demokrasi, pejabat publik atau yang bisa disebut wakil rakyat memegang mandat bukan hanya untuk membuat kebijakan, melainkan juga untuk menyampaikan aspirasi rakyat secara utuh. Namun, mandat tersebut akan kehilangan maknanya apabila komunikasi antara pejabat dan rakyat tidak berjalan dengan baik. Komunikasi yang efektif bukan sekadar keterampilan retoris, tetapi sebuah kewajiban moral dan politik agar rakyat merasa benar-benar terwakili.

Hadirnya media sosial menjadi salah satu alat komunikasi efektif bagi pejabat berkomunikasi kepada rakyat. Sebuah studi oleh Ernungtyas dan Boer (2023) menunjukkan bahwa media sosial dan situs web pemerintah dapat menjadi alat komunikasi untuk mendorong partisipasi dan interaksi antara warga negara dan lembaga pemerintah. Media digital dapat mengarah pada kepercayaan warga negara dan keterlibatan warga negara terhadap pemerintah.

Komunikasi pejabat kepada rakyat, pemerintah kepada masyarakat, menjadi hal yang mendasar, bukan sekadar retorika indah, melainkan keterampilan strategis untuk membangun legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat.

Pertama, komunikasi yang baik mencerminkan penghormatan terhadap rakyat. Rakyat berhak mendapatkan informasi yang jujur, jelas, dan transparan mengenai kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ketika pejabat menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang arogan dan tidak berempati, atau bahkan menutup-nutupi kebenaran, jarak antara rakyat dan pemimpin akan semakin lebar, bahkan dapat memicu amarah. Sebaliknya, bahasa yang sederhana, terbuka, dan membumi akan menumbuhkan rasa percaya dan kedekatan.

Baca juga: Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said: Guru Bukan Beban, Tapi Aset Bangsa

Kedua, komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan, tetapi juga mendengarkan. Pejabat publik seringkali terjebak pada monolog: berbicara panjang lebar tanpa memberi ruang bagi suara rakyat. Padahal, komunikasi sejatinya adalah dialog. Rakyat ingin didengar, bukan sekadar diberi janji. Mendengar keluhan warga, menerima kritik, dan merespons dengan empati adalah cara paling konkret agar rakyat merasa kehadirannya diakui.

Ketiga, komunikasi yang baik membentuk legitimasi. Sebuah kebijakan, meski kebijakan itu baik, akan sulit diterima bila tidak dikomunikasikan secara jelas dan terbuka. Krisis kepercayaan seringkali bukan karena isi kebijakan, melainkan karena cara pejabat menyampaikannya. Dengan komunikasi yang tepat, rakyat dapat memahami alasan di balik keputusan, merasa dilibatkan, dan akhirnya mendukung kebijakan tersebut.

Di era digital saat ini, komunikasi pejabat dituntut lebih cepat, interaktif, dan akuntabel. Media sosial, konferensi pers, dan forum publik bukan sekadar formalitas, melainkan saluran penting untuk menjangkau hati rakyat. Namun, transparansi harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab: jangan sampai komunikasi justru berubah menjadi propaganda yang merusak akal sehat publik.

Seperti kejadian akhir-akhir ini, dimana rakyat terpancing amarah karena ulah sebagian pejabat atau wakil rakyat yang tidak dapat menjaga komunikasinya dengan baik dan terlihat jelas di media sosial. Kebijakan yang tidak tepat, ditambah dengan cara komunikasi yang juga kurang tepat sehingga memantik permasalahan dan kekacauan publik.

Pada akhirnya, pejabat publik harus menyadari bahwa komunikasi bukan sekadar “apa yang dikatakan,” melainkan juga “bagaimana hal itu dirasakan rakyat.” Ketulusan, kejujuran, dan empati adalah kunci agar rakyat merasa benar-benar terwakili. Demokrasi hanya akan tumbuh subur bila ada jembatan komunikasi yang kokoh antara pejabat dan rakyatnya. (*)