Kampus Swasta di Semarang Beda Sikap soal Pengelolaan Dapur MBG

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wacana melibatkan perguruan tinggi dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan perbedaan pandangan di kalangan kampus swasta di Kota Semarang.

Sejumlah kampus menilai perguruan tinggi sebaiknya tetap fokus pada fungsi utama pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

Namun, ada pula kampus yang membuka peluang terlibat karena merasa memiliki kapasitas mendukung program tersebut.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mendorong perguruan tinggi ikut berpartisipasi dalam pembangunan SPPG sebagai bagian dukungan terhadap program gizi nasional.

Pembina Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Semarang dan juga anggota DPD RI, Dr Muhdi menyatakan kurang sepakat apabila kampus dijadikan penyelenggara dapur MBG.

Ia menegaskan, Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) tidak akan masuk sebagai penyelenggara SPPG.

“Insyaallah UPGRIS tidak akan masuk di situ. Nanti justru menjadi pembenar atau kita menjadi tameng kalau ada masalah-masalah itu,” ucapnya.

Menurutnya, perguruan tinggi bukan sasaran utama program tersebut karena mahasiswa tidak termasuk penerima layanan makan bergizi gratis.

“Saya kurang memahami kenapa kampus didorong memiliki SPPG. Pertama, kampus itu kan bukan sasaran. Kampus kan tidak mendapat layanan itu mahasiswanya,” ucapnya, Rabu (20/5/2026).

Ia menilai program tersebut justru lebih tepat dijalankan oleh sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik sebagai sasaran langsung MBG.

“Kalau memang mau dibuka kami mendorong justru di sekolah-sekolah. Banyak sekolah punya siswa sebanyak itu. Kalau mereka menyelenggarakan sendiri, saya yakin bisa mengefisienkan,” katanya.

Menurut dia, pengelolaan oleh sekolah juga dinilai lebih efektif karena jarak distribusi makanan menjadi lebih dekat dan pengawasan kualitas makanan bisa lebih terjaga.

Selain itu, ia juga menyoroti pelaksanaan dapur MBG yang menurutnya belum sepenuhnya memberi dampak ekonomi bagi masyarakat desa seperti yang diharapkan pemerintah.

Ia menilai ada kecenderungan pengelolaan dapur dilakukan kelompok tertentu sehingga perputaran ekonomi di masyarakat sekitar belum optimal.

“Faktanya dapur-dapur itu sudah menyuplai sendiri. Yang kita khawatiri, bisa saja satu orang memiliki banyak dapur lalu mereka memonopoli itu,” katanya.

Karena itu, ia lebih mendorong pengelolaan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BumDes), koperasi desa, maupun yayasan sekolah yang dinilai lebih dekat dengan masyarakat.

“Yang penting adalah janji presiden, perputaran ini memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah-daerah. BumDes, atau yayasan sekolah yang layak untuk menyelenggarakan, atau sekolah yang bagus didorong,” ujarnya.

Berbeda dengan pandangan tersebut, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Prof Dr Suparjo, justru membuka peluang kampusnya ikut mendukung program MBG melalui pengelolaan SPPG.

Meski belum dijalankan dalam waktu dekat, Untag Semarang mengaku mulai merencanakan keterlibatan tersebut, terutama untuk sekolah binaan yayasan.

“Saat ini kita belum praktis melaksanakan. Tapi kita merencanakan ada seperti itu. Terutama untuk sekolah yang ada dalam binaan kita,” katanya.

Ia menyebut Untag Semarang memiliki sekolah SMK 17 Agustus 1945 Semarang yang dinilai potensial untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Dari sisi positif, Suparjo menilai keterlibatan perguruan tinggi merupakan bentuk kontribusi sosial kampus kepada masyarakat.

“Prinsipnya kita ingin membantu, apa pun bentuk bantuannya itu. Di antaranya MBG itu,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini kampus juga telah menjalankan berbagai bentuk pengabdian masyarakat seperti pembinaan panti asuhan hingga pendampingan UMKM.

Karena itu, keterlibatan dalam program MBG dinilai masih sejalan dengan semangat pengabdian yang selama ini dijalankan perguruan tinggi.

Di kesempatan sebelumnya, rektor Rektor Soegijapranata Catholic University (SCU), Robertus Setiawan Aji Nugroho, mengatakan perguruan tinggi pada prinsipnya tetap menempatkan kontribusi kampus dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pemenuhan gizi, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kampus perlu mengambil peran sesuai diferensiasi misi, kompetensi, dan kapasitas masing-masing.

“Bentuk kontribusi tersebut dapat beragam dan tidak harus dimaknai secara seragam. Yang terpenting adalah bagaimana perguruan tinggi mampu memberi nilai tambah melalui penguatan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Aji. (*)