Kampus Swasta di Semarang Beda Sikap soal Pengelolaan Dapur MBG

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wacana melibatkan perguruan tinggi dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan perbedaan pandangan di kalangan kampus swasta di Kota Semarang.

Sejumlah kampus menilai perguruan tinggi sebaiknya tetap fokus pada fungsi utama pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

Namun, ada pula kampus yang membuka peluang terlibat karena merasa memiliki kapasitas mendukung program tersebut.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mendorong perguruan tinggi ikut berpartisipasi dalam pembangunan SPPG sebagai bagian dukungan terhadap program gizi nasional.

Pembina Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Semarang dan juga anggota DPD RI, Dr Muhdi menyatakan kurang sepakat apabila kampus dijadikan penyelenggara dapur MBG.

Ia menegaskan, Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) tidak akan masuk sebagai penyelenggara SPPG.

“Insyaallah UPGRIS tidak akan masuk di situ. Nanti justru menjadi pembenar atau kita menjadi tameng kalau ada masalah-masalah itu,” ucapnya.

Menurutnya, perguruan tinggi bukan sasaran utama program tersebut karena mahasiswa tidak termasuk penerima layanan makan bergizi gratis.

“Saya kurang memahami kenapa kampus didorong memiliki SPPG. Pertama, kampus itu kan bukan sasaran. Kampus kan tidak mendapat layanan itu mahasiswanya,” ucapnya, Rabu (20/5/2026).

Ia menilai program tersebut justru lebih tepat dijalankan oleh sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik sebagai sasaran langsung MBG.

“Kalau memang mau dibuka kami mendorong justru di sekolah-sekolah. Banyak sekolah punya siswa sebanyak itu. Kalau mereka menyelenggarakan sendiri, saya yakin bisa mengefisienkan,” katanya.

Menurut dia, pengelolaan oleh sekolah juga dinilai lebih efektif karena jarak distribusi makanan menjadi lebih dekat dan pengawasan kualitas makanan bisa lebih terjaga.

Selain itu, ia juga menyoroti pelaksanaan dapur MBG yang menurutnya belum sepenuhnya memberi dampak ekonomi bagi masyarakat desa seperti yang diharapkan pemerintah.

Ia menilai ada kecenderungan pengelolaan dapur dilakukan kelompok tertentu sehingga perputaran ekonomi di masyarakat sekitar belum optimal.

“Faktanya dapur-dapur itu sudah menyuplai sendiri. Yang kita khawatiri, bisa saja satu orang memiliki banyak dapur lalu mereka memonopoli itu,” katanya.