Menakar Masa Depan Indonesia: Universitas Harkat Negeri dan Universitas Paramadina Gelar Diskusi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Universitas Harkat Negeri dan Universitas Paramadina mengadakan diskusi yang menjadi arena pertemuan dua arus pemikiran yaitu kekhawatiran yang selama ini hanya berbisik di ruang-ruang akademik, dan data-data keras yang akhirnya disuarakan secara terbuka.

Seminar bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” bertempat di Universitas Paramadina, Trinity Tower Lt. 45 pada Jumat (22/5/2026).

Titik berangkat diskusi adalah dua artikel The Economist yang terbit pertengahan Mei 2026: “Indonesia on a Risky Path” dan “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy.”

Kedua artikel tersebut mengkritik keras arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, menyoroti risiko fiskal, pelemahan institusi, dan erosi demokrasi.

Respons pemerintah yang datang secara terbuka di panggung internasional justru memperkeruh situasi.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menempatkan laporan tersebut dalam bingkai yang lebih luas.

Ia mengingatkan bahwa gesekan antara The Economist dan kebijakan pemerintah Prabowo bukanlah sekadar perselisihan opini melainkan benturan struktural antara dua haluan yang berbeda secara mendasar.

“Arah kebijakan yang bergerak ke ranah state-led capitalism berbenturan langsung dengan haluan ideologis The Economist yang secara konsisten menganut paham pasar bebas. Ini bukan sekadar polemik sesaat,” tutur Prof. Didik.

Namun Prof. Didik juga memberikan perspektif pembanding: Korea Selatan berhasil mencapai pendapatan per kapita hampir 40.000 dolar AS dengan rasio Gini sekitar 0,3 lebih baik dari Indonesia yang berada di angka 0,4 justru dengan model konglomerasi besar.

Artinya, state-led capitalism tidak selalu identik dengan ketimpangan, asalkan dikelola dengan tata kelola yang serius dan akuntabel.

Ia berharap seminar ini menghasilkan pandangan yang jernih, kritis, dan konstruktif bukan sekadar membela atau menyerang.

Sudirman Said, Rektor Universitas Harkat Negeri sekaligus pemantik diskusi, menyampaikan kekhawatiran The Economist ke dalam tiga lapis persoalan yang saling berkelindan: tekanan fiskal, sentimen pasar, dan dominasi negara atas ekonomi.

Sudirman Said mencatat bahwa program-program unggulan pemerintah berpotensi menyerap hingga 10 persen dari pendapatan negara.

Tanpa kinerja penerimaan yang kuat, beban itu bisa mendorong defisit anggaran melampaui ambang 3 persen yang diatur undang-undang.

Sebuah konsekuensi yang menyentuh tidak hanya angka, tetapi manajemen arus kas negara secara keseluruhan.

Pada lapisan kedua, tanda-tanda keluarnya investor asing sudah tampak sejak awal pemerintahan, tercermin dari pelemahan indeks saham dan nilai tukar rupiah.

Pada lapisan ketiga, makin dominannya peran negara dalam ekonomi menggerus peran korporasi swasta, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas ibarat kursi empat kaki yang kehilangan satu kakinya.

Namun Sudirman Said menegaskan bahwa di balik semua itu, ada persoalan yang lebih fundamental: krisis kepercayaan.

“Kesenjangan antara otoritas dan legitimasi terus melebar karena tata kelola tidak mencerminkan integritas, meritokrasi, dan kapasitas yang memadai. Keputusan-keputusan besar dibuat tanpa proses deliberasi yang cukup, tanpa contestability of ideas, dan tanpa check and balance yang sehat,” tegas Sudirman Said.

Ia juga mengangkat dimensi yang bahkan lebih dalam yaitu fungsi negara sebagai instrumen membangun dan mendistribusikan kemakmuran tampak mengalami reduksi, bergeser menjadi instrumen elektoral untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Sudirman Said mengakhiri paparannya dengan seruan agar para sarjana Indonesia ratusan ribu orang yang dididik dengan investasi bangsa, di dalam maupun luar negeri tidak terus diabaikan di saat negara justru sangat membutuhkan suara-suara kritis mereka.

Selanjutnya, Prof. Moh. Ikhsan, Ph.D., ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, membuka paparannya.

“Indonesia belum berada di tepi jurang, namun pintu keluarnya sedang menutup. Sejarah tidak sedang diam ia sedang berbisik, dan bisikannya makin keras ” tuturnya.

Prof. Ikhsan membangunnya di atas rekaman historis yang rinci.

Menurutnya, sejumlah pola yang terlihat hari ini memiliki kemiripan mengkhawatirkan dengan kondisi menjelang krisis 1997–1998.

Denial terhadap masalah ekonomi, kecenderungan menyalahkan pihak luar, pelemahan institusi independen seperti bank sentral dan lembaga audit, ekspansi fiskal tanpa disiplin pada sisi pendapatan serta proyek-proyek prestisius yang dijalankan tanpa analisis kelayakan yang ketat.

Namun ia juga menunjuk perbedaan penting.

Saat ini Indonesia masih memiliki cadangan devisa yang relatif aman, sistem perbankan yang jauh lebih sehat berkat reformasi pasca-krisis, dan rezim nilai tukar mengambang yang membantu menyerap guncangan.

Buffer-buffer ini bukan jaminan kekebalan melainkan memberikan waktu yang kini sedang terpakai, bukan dimanfaatkan untuk berbenah.

Prof. Ikhsan menjabarkan historis dari tiga kepemimpinan pasca-Orde Baru.

Ia memberikan penghargaan kepada Presiden Habibie yang mewarisi negara hampir runtuh rupiah anjlok lebih dari 80 persen, inflasi menembus 77 persen, perbankan kolaps namun memilih berkorban secara personal: menghentikan proyek IPTN, simbol identitas teknologinya selama bertahun-tahun, demi menjaga kredibilitas reformasi.

Dalam 17 bulan, Habibie melahirkan independensi Bank Indonesia, undang-undang antimonopoli, otonomi daerah, kebebasan pers, dan restrukturisasi perbankan melalui BPPN.

Ketika pertanggungjawaban politiknya ditolak MPR, ia tidak melawan ia memilih mundur dan menghormati keputusan itu.

“Inilah hakikat kepemimpinan yang menyelamatkan institusi,” tegas Prof. Ikhsan.

Megawati melanjutkan estafet dengan kebijakan yang tidak populis namun terukur: menyelesaikan program IMF, memprivatisasi BUMN untuk menutup defisit, memperkuat Bank Mandiri, dan membereskan aset BPPN.

Hasilnya nyata inflasi satu digit, rupiah stabil, pertumbuhan kembali positif.

SBY kemudian memanen fondasi yang dibangun dua pendahulunya, mencatat pertumbuhan mendekati 7 persen bahkan di tengah krisis global 2008–2009.

Menurut Prof. Ikhsan, bahwa bahaya terbesar bagi Indonesia bukan krisis ekonomi itu sendiri, melainkan hilangnya kredibilitas.

Banyak negara jatuh bukan karena indikator awalnya buruk, tetapi karena denial, pelemahan institusi, dan hancurnya kepercayaan.

Begitu kepercayaan hilang, mekanisme saling memperkuat berjalan: biaya modal naik, nilai tukar melemah, investasi tertunda, pertumbuhan turun.

Ia menutup dengan empat agenda yang tidak bisa ditunda: memulihkan kredibilitas institusi independen, mempertahankan disiplin fiskal, menghentikan proyek prestisius yang tidak layak secara ekonomi, dan yang paling mendasar menghormati aturan main.

Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, menegaskan posisinya.

 “Tugas pemerintah adalah menjadi pemasok optimisme, sementara tugas pengamat adalah menjadi pemasok realisme dan realisme itu berlandaskan fakta, bukan opini,” tegas Wijayanto

Dari posisi itu, Wijayanto menyampaikan delapan catatan atas laporan The Economist yang ia nilai akurat dari sisi data.

Pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP dikritik bukan semata karena besarnya anggaran, melainkan karena pola penyusunannya yang ia sebut reverse planning: keputusan diambil lebih dahulu, baru kemudian dicarikan landasan dan solusi atas kekurangannya.

Jika karakter ini dibiarkan menjadi kebiasaan, Indonesia akan menghadapi lima hingga sepuluh tahun ke depan dengan penuh gejolak.

Kedua, tekanan fiskal sudah melampaui ambang kritis. Rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap penerimaan negara mencapai 18,6 persen melampaui batas 15 persen yang lazim dijadikan acuan lembaga pemeringkat.

Jika rating Indonesia turun dari BBB ke BBB, suku bunga Surat Berharga Negara diperkirakan naik 1 persen, yang akan membebankan seluruh ekosistem pinjaman korporasi dan menekan pertumbuhan secara luas.

Ketiga, Wijayanto mengkritik keras cara pemerintah merespons laporan The Economist: pertukaran pernyataan yang berlangsung terbuka di hadapan publik internasional merupakan contoh nyata salah pilih kata dan salah pilih tempat.

Kritik yang semestinya direspons secara substantif justru dibalas dengan serangan personal yang merusak citra Indonesia.

Keempat, Danantara dikritik bukan karena tujuannya, melainkan karena kondisinya: lembaga baru tanpa visi dan misi yang jelas, tanpa SOP, namun langsung dibebani tanggung jawab sangat besar

“Seperti memberi beban berat kepada anak yang baru belajar berjalan,” ungkap Wijayanto.

Kelima, soal independensi Bank Indonesia. Wijayanto menyoroti burden sharing, di mana BI secara konsisten menjadi pembeli utama SBN di pasar primer.

Jika ini menjadi pola permanen bukan respons darurat seperti masa COVID maka independensi kebijakan moneter menjadi dipertanyakan.

Keenam, iklim berusaha telah mengalami pergeseran yang serius. “Iklim berusaha di Indonesia telah bertransformasi dari yang semula tidak pasti menjadi menakutkan. Sejumlah kasus kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh bisnis menciptakan efek jera yang luas. Hasilnya, para pelaku usaha cenderung menghindari industri bernilai tambah tinggi seperti manufaktur dan teknologi padahal industrialisasi adalah kunci kemakmuran,” tegasnya.

Ketujuh, penegakan hukum yang tidak konsisten dan terkesan selektif merusak kepercayaan terhadap sistem hukum sekaligus memperparah ketidakpastian iklim investasi.

Kedelapan, tidak adanya lagi kritik substantif dan perdebatan bermakna di lembaga legislatif dibaca Wijayanto sebagai musim dingin demokrasi tanda melemahnya fungsi check and balance yang paling kasat mata.

Wijayanto menyampaikan rekomendasi konkret yaitu dengan memperbaiki iklim usaha dengan mengurangi ketidakpastian regulasi; merespons lembaga pemeringkat secara konstruktif; mereformasi profil APBN dengan menggeser subsidi energi dari berbasis barang ke berbasis orang; mendorong Danantara bekerja profesional dan bebas dari politisasi; serta memperbaiki komunikasi publik secara menyeluruh.

Prof. Dr. R. Siti Zuhro, peneliti utama bidang politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), melengkapi analisis ekonomi dengan perspektif ilmu politik yang tak kalah tajamnya.

Ia membuka dengan pengingat historis: krisis besar Indonesia selalu bermula dari krisis ekonomi, bukan krisis politik. Situasi 1998 adalah buktinya ketika rupiah melemah dari sekitar 2.000 menjadi 15.000, sistem politik runtuh mengikutinya.

Kini, dengan rupiah mendekati angka 18.000, alarm itu patut diperhatikan dengan sangat serius.

“Demokrasi Indonesia belum runtuh secara tiba-tiba, tetapi tengah mengalami proses erosi yang perlahan dan justru karena itulah berbahaya. Yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa kemunduran ini dianggap normal. Masyarakat seolah terbiasa dan tidak lagi merasa perlu bereaksi,” tutur Prof. Siti Zuhro.

Gejala-gejalanya, menurut Prof. Siti, terlihat jelas: melemahnya oposisi hingga hampir tidak ada, pragmatisme partai, politik dinasti, sentralisasi kekuasaan, terkikisnya otonomi daerah, kriminalisasi kritik, dan politik yang bertumpu pada popularitas alih-alih pada institusi.

Inilah yang ia sebut bahaya laten demokrasi prosedural struktur formal pemilu dan parlemen tetap ada, tetapi substansi pengawasan dan partisipasi publik yang bermakna telah melemah. Kulit luarnya utuh, isinya keropos.

Prof. Siti juga menyoroti bagaimana kekuasaan politik kini semakin dikuasai oleh elit dan pemodal.

Berdasarkan penelitian di delapan provinsi, partai-partai politik sebagian besar telah kehilangan kemampuan kaderisasi yang terukur dan berbasis meritokrasi.

Yang terjadi sebaliknya adalah penguatan patronase dan patrimonialisme bukan sebagai warisan masa lalu, melainkan sebagai praktik yang secara aktif dipelihara dan dikembangkan.

Dari perspektif administrasi publik, ia mengangkat teori klasi bahwa tidak ada organisasi yang bisa sekaligus kaya struktur dan kaya fungsi.

Kabinet yang besar dengan berlapis-lapis wakil menteri, staf khusus, staf ahli, dan tenaga ahli justru menciptakan fragmentasi birokrasi yang membuat pelaksanaan program semakin tidak efektif. 

Ia membandingkan ini dengan Singapura, di mana birokrasi terlindungi dari intervensi politik dan berjalan secara profesional.

Prof. Siti menutup paparannya dengan menempatkan Indonesia pada persimpangan sejarah: menjadi negara demokrasi dengan pembangunan yang kuat, atau terperangkap sebagai demokrasi prosedural yang dikendalikan oleh elit ekonomi-politik.

Tanpa koreksi serius, Indonesia berisiko masuk ke dalam kondisi yang ia sebut sebagai “feeling state” negara yang tampak berfungsi di permukaan, namun mengalami disfungsi kelembagaan yang dalam.

Pada titik itu, pemulihan menjadi jauh lebih sulit.

“Jangan cuman bermanis-manis saja. Sudah di pinggir jurang, masih bilang baik-baik saja,” tegas Prof. Siti Zuhro.(***)