Menutup Prodi atau Menutup Mata?

Oleh: Indra Charismiadji, Pemerhati dan Praktisi Pendidikan Universitas Harkat Negeri

ADA yang perlu kita baca dengan sangat hati-hati dari keputusan pemerintah Tiongkok memangkas ribuan program studi di perguruan tinggi. Ini bukan sekadar berita tentang kampus. Ini adalah berita tentang arah peradaban.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok mencabut dan menangguhkan 12.200 program sarjana yang dianggap tidak lagi relevan, sambil membuka 10.200 program baru yang lebih dekat dengan kebutuhan masa depan: kecerdasan buatan, robotika, teknologi maju, manufaktur cerdas, dan industri strategis lain. Sekilas, kebijakan ini tampak brutal. Namun di balik kebrutalan itu ada pesan yang sangat jelas: negara tidak boleh membiarkan perguruan tinggi hidup sebagai museum masa lalu.

Banyak program studi yang dulu terlihat bergengsi kini dipertanyakan ulang. Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Administrasi Publik, Tata Busana, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Fotografi, Sastra Inggris, dan berbagai bidang lain tidak otomatis mati. Ilmunya tidak mati. Tetapi sebagian pekerjaan yang selama ini menjadi tempat lulusannya mencari makan sedang berubah sangat cepat. AI bisa menerjemahkan, membuat desain awal, mengolah data, menyusun laporan, memproduksi gambar, menulis naskah, membuat presentasi, bahkan membantu pekerjaan administratif yang dulu dianggap hanya bisa dikerjakan manusia.

Maka pertanyaannya bukan apakah prodi itu harus ditutup. Pertanyaan yang lebih penting: apakah prodi itu sanggup naik kelas?

Sastra Inggris, misalnya, tidak boleh lagi berhenti pada tata bahasa dan terjemahan dasar. Ia harus masuk ke diplomasi budaya, linguistik komputasional, komunikasi global, kajian peradaban, dan etika teknologi bahasa. DKV tidak boleh lagi sekadar melatih mahasiswa membuat poster cantik. Ia harus masuk ke desain pengalaman pengguna, komunikasi visual berbasis data, narasi digital, branding strategis, dan kreativitas yang tidak bisa digantikan mesin. Administrasi Publik tidak boleh berhenti pada hafalan birokrasi. Ia harus masuk ke tata kelola digital, analisis kebijakan berbasis data, pelayanan publik cerdas, dan etika penggunaan AI dalam pemerintahan.

AI tidak membunuh ilmu. AI membunuh kemalasan akademik.

Yang akan mati bukan bidang ilmunya, melainkan program studi yang kurikulumnya usang, dosennya tidak berubah, laboratoriumnya miskin, risetnya administratif, dan lulusannya hanya membawa ijazah tanpa kompetensi masa depan. Kampus seperti itu bukan pusat ilmu. Ia hanya pabrik legalisasi kelulusan.

Namun, ada satu hal penting yang sering luput ketika kita membandingkan diri dengan Tiongkok. Mereka tidak memulai reformasi dari perguruan tinggi. Sebelum membedah kampus, mereka lebih dulu membenahi pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan Double Reduction pada 2021 mengurangi tekanan pekerjaan rumah dan bisnis les yang mencekik keluarga. Kemudian 20 Prohibitions pada 2026 mempertegas larangan terhadap praktik sekolah yang membebani anak secara berlebihan: ujian yang terlalu sering, pengajaran melampaui kurikulum, perampasan waktu istirahat, pengabaian olahraga, seni, kesehatan mental, dan perkembangan karakter.

Dengan kata lain, mereka melihat pendidikan sebagai satu sistem. Anak dibenahi sejak awal. Sekolah diarahkan ulang. Kampus diselaraskan. Industri masa depan dibaca. Negara hadir sebagai arsitek, bukan pemadam kebakaran.

Di sinilah Indonesia perlu bercermin dengan jujur. Indonesia juga mulai menutup program studi. Tahun ini disebut ada 122 prodi yang ditutup di berbagai kampus. Tentu penutupan prodi bukan sesuatu yang haram. Bahkan, dalam banyak kasus, penutupan prodi memang diperlukan. Tidak semua prodi layak dipertahankan hanya karena sudah terlanjur ada. Tidak semua program akademik harus diselamatkan atas nama nostalgia.

Tetapi masalah Indonesia bukan pada keberanian menutup prodi. Masalahnya: apakah penutupan itu lahir dari peta jalan besar pendidikan nasional, atau sekadar akibat sepi peminat, tekanan administratif, dan kepanikan menghadapi pasar?

Menutup prodi tanpa membenahi pendidikan dasar sama seperti mengganti atap rumah ketika fondasinya retak. Kita bicara AI di kampus, tetapi anak-anak kita masih bermasalah dalam literasi dan numerasi. Kita bicara robotika, tetapi banyak sekolah masih kesulitan menghadirkan pembelajaran sains yang hidup. Kita bicara transformasi digital, tetapi guru masih dibebani administrasi, kurikulum masih tambun, dan sekolah masih sering diperlakukan sebagai mesin ujian.

Lebih ironis lagi, kita sering berbicara tentang link and match seolah-olah pendidikan hanya urusan mencocokkan lulusan dengan lowongan kerja. Padahal pendidikan jauh lebih besar dari itu. Pendidikan harus membentuk manusia yang mampu berpikir, merasa, mencipta, bekerja sama, mengambil keputusan moral, dan hidup sebagai warga negara yang waras. Industri penting, tetapi manusia tidak boleh direduksi menjadi onderdil industri.

Karena itu, Indonesia tidak boleh sekadar meniru Tiongkok dalam menutup prodi. Yang harus ditiru adalah keseriusan melihat pendidikan sebagai ekosistem. Dari keluarga, sekolah, masyarakat, kampus, dunia kerja, riset, kebudayaan, sampai arah pembangunan nasional, semuanya harus dibaca sebagai satu kesatuan. Di sinilah warisan Ki Hadjar Dewantara tentang Tri Pusat Pendidikan menjadi sangat relevan: keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda/masyarakat tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.