Persaingan Sengit Kursi Sekda Kota Semarang, Pejabat Asal Malang Tembus 3 Besar!

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekda Kota Semarang, Sumarno menyebut, seleksi sekretaris daerah (Sekda) Kota Semarang diikuti oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai daerah termasuk Jakarta dan Malang.

Selepas diseleksi sejak Februari 2026 lalu, tiga orang berhasil lolos seleksi sebanyak tiga orang meliputi Bambang Pramusinto (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kesbangpol Kota Semarang), Budi Prakosa (Kepala Bappeda/Plt Sekda Kota Semarang) dan Handi Priyanto (Kepala Badan Pendapatan Daerah/Bapenda Kota Malang).

Baca juga: Sosok Antoni, Pecatan ASN Jadi Dalang Pemalsuan SK hingga Raup Rp1,5 Miliar Demi Judi Online

Ketiganya bakal mengikuti seleksi terakhir yang akan ditentukan Wali Kota Semarang. 

Sumarno mengatakan, seleksi tersebut dilakukan secara obyektif sehingga tiga orang dengan nilai terbaik yang telah lolos. 

Kelolosan juga tidak memandang asal daerah para peserta calon sekda.

Tes seleksi calon sekda ini, peserta harus melewati berbagai ujian di antaranya ujian menulis makalah,  wawancara, uji kemampuan pengetahuan keuangan, dan lainnya.

"Kami tim pansel lima orang menilai secara objektif,  hasilnya (termasuk ASN Malang) ini masuk di tiga besar," katanya saat disinggung soal lolosnya ASN Malang.

Sumarno yang juga Sekda Jateng ini menilai, peserta asal Malang termasuk peserta dengan nilai tertinggi.

Ia juga layak masuk jajaran tiga besar karena memiliki latar belakang, kompetensi dan pengalaman.

"Iya kan dia (ASN) dari Malang juga (kerja) di Pemkot Malang, jadi kalau latar belakang, kompetensi, pengalaman kan sama (dengan pemkot Semarang)," bebernya.

Ia mengungkap, peserta dari luar Jawa Tengah juga cukup banyak.

Namun, ia tidak menyebutkan detail jumlahnya. 

Para peserta dari luar Jateng itu mayoritas dari Jakarta yang bekerja di Kementerian. 

Sayangnya, mereka tidak lolos karena terkendala administrasi yakni persetujuan mengikuti seleksi hanya ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian bukan tanda tangan menteri-nya secara langsung.

"Kami tidak ingin nanti jadi masalah, ketika mereka lolos tiga terbaik lalu sudah dipilih Bu Wali Kota mau dilantik ternyata enggak diizinkan oleh apa atasannya. Ini kan jadi masalah," ungkapnya.