"Anak-Anak Udah Kenyang, Kantin Sepi" Nasib Pedagang Kantin di Tengah Program MBG Semarang

Dalam pernyataannya, Koalisi mencatat setidaknya 11 daerah terdampak kasus serupa: Sukoharjo, Sragen, Semarang, Jepara, Banyumas, Kebumen, Rembang, Karanganyar, Batang, Wonogiri, dan Salatiga.

Namun hingga kini, belum ada evaluasi menyeluruh dari pemerintah daerah maupun pusat.

Koalisi menilai, kejadian berulang ini mencerminkan ketiadaan sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel.

Lebih jauh, peristiwa itu disebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak atas kesehatan dan perlindungan yang aman.

“Negara gagal menjamin prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak,” tulis Koalisi dalam siaran persnya.

Selain lemahnya pengawasan, Koalisi juga menyoroti minimnya transparansi publik.

Hingga kini, belum ada publikasi resmi terkait hasil investigasi kasus-kasus keracunan, audit penyedia makanan, maupun sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Enam Tuntutan

Melalui pernyataannya, Koalisi menyampaikan enam tuntutan utama, di antaranya:

1. Menghentikan sementara program MBG di seluruh Jawa Tengah.

2. Melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola, proses pengadaan, dan distribusi makanan.

3. Membuka hasil investigasi ke publik.

4. Memberikan kompensasi bagi korban.

5. Menindak tegas pihak yang terlibat dalam praktik korupsi atau kelalaian.

6. Mengevaluasi total pelaksanaan program.

Baca juga: Ini Alasan PGRI Blora Beri Dukungan Program MBG, Tujuannya Baik